Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor ideologi, keamanan, dan hubungan internasional menuai kritik.
Sebab, tak berpihak pada kepentingan nasional.
Kebijakan jaminan dan bantuan sosial justru kontradiksi dengan Pancasila.
"Bahkan, mengabaikan amanat konstitusi UUD 1945," ujar pengamat ekonomi politik, Kusfiardi, di Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Soal bidang keamanan, menurut Co Founder FINE Institute ini, hanya sebatas tenteram dari kriminalitas.
"Padahal, ancaman keamanan datang dari banyak penjuru," katanya.
Dirinya memberikan contoh dengan kegagalan menjaga keamanan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Masalah itu dientaskan dengan "jurus impor".
Langkah tersebut mengancam petani dan ketahanan pangan.
Rezim petahana juga cenderung membiarkan ratifikasi perjanjian internasional yang acuh terhadap aspek penting, resiprokal. Ratifikasi Asean Framework Agreement on Services (AFAS), misalnya.
Baca: Debat Keempat Pilpres 2019, Nama Dilan Disebut Jokowi saat Sampaikan Visi Misi
Langkah menyebabkan sektor keuangan nasional terbuka. Pun sejalan dengan liberalisasi keuangan global.
"Ini memperluas perusahaan keuangan global untuk beroperasi di Indonesia," katanya.
Kusfiardi menambahkan, pengesahan dokumen perjanjian antarnegara tersebut memengaruhi peran sektor keuangan dalam kepentingan ekonomi bangsa.