Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan jatah kursi Menteri dari Partai Demokrat masih belim defenitif.
Bahkan nama ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih dipertimbangkan masuk dalam jajaran kabinet. Apa tanggapan Partai Demokrat?
Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, adik dari Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tidak dalam kapasitasnya berbicara mengenai pembagian kursi Menteri.
Baca: Tanggapi Fatwa MUI, BPN Harap Partispasi Pemilih Meningkat
Karena, tegas Ferdinand Hutahaean, Hashim belum mendengar hasil pembicaraan langsung antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo terkait kuota menteri jika nanti Prabowo dan Sandiaga terpilih.
Baca: Sembilan Laga AC Milan Menuju Liga Champions Musim Depan
"Terkait Demokrat, yang berkoalisi dengan Demokrat adalah Prabowo. Bukan Hashim," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Senin (1/4/2019).
"Hashim sebetulnya tidak dalam kapasitas bicara tentang Menteri," tambahnya.
Karena dia tegaskan, kursi kabinet itu adalah hak Prerogratif Presiden, dalam hal ini Prabowo.
Jauh di awal koalisi, kata dia, sudah terjadi pertemuan dan pembicaraan khusus antara SBY dan Prabowo.
"Mungkin pak Hashim tidak tahu. Jadi saya mengganggap Hashim menyampaikan sesuatu yang belum diketahuinya," ucapnya.
Bagi Demokrat, imbuh dia, saat ini fokusnya adalah memenangkan Prabowo-Sandiaga di sisa masa kampanye yang tinggal 12 hari lagi.
"Demokrat sekarang tidak lagi bicara soal Menteri-menterian. Kita sedang bicara bagaimana memenangkan Pilpres ini. Dan bagaimana berjaya di Pemilu Legislatif," tegasnya.
Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo sudah membahas soal menteri dalam kabinetnya jika nanti memenangi Pilpres 2019.
Terkait komposisi menteri, menurut Hashim, mereka sudah membicarakannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).