Di antaranya terkait mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.
Menurutnya, kekayaan Indonesia tidak tinggal di dalam negeri, maka pemerintah yang akan datang harus bisa menghentikan ini.
Dia kembali menyinggung pernyataan KPK bahwa penerimaan negara seharusnya Rp 4.000 Triliun. Namun yang masuk hanya Rp 2.000 triliun.
"Dari Rp 2.000 triliun, bocor lagi 40 persen. Berarti yang sampai ke rakyat hanya 1/3 kurang. Ini masalah, 2/3 bocor. Ini tantangan utama kita dan harus bisa hentikan kebocoran ini," katanya.
Selain itu, terjadi ketimpangan kekayaan dan ketidakadilan. Prabowo menyebut, segelintir orang menguasai sebagian kekayaan Indonesia.
"Kalau kekayaan Indonesia dibagi 10 orang, maka 1 orang terkaya memiliki 75 persen kekayaan negara. Orang termiskin, dia hanya punya utang. kondisi tidak adil dan harus kita atasi," ujarnya.