Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tidak menutup pintu bagi Partai Amanat Nasional (PAN) bila ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Meskipun, koalisi Indonesia Kerja hingga saat ini masih belum membahas lebih lanjut terkait niatan membuka gerbang koalisi tersebut.
Sebab, saat ini pihaknya sedang fokus pada perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tapi saya kira kita lebih baik menunggu hasil KPU dulu, terutama hasil dari Pilpres dan Pileg, kan masing-masing kekuatan parpol masih belum bisa tergambarkan secara utuh berdasarkan hasil kursi yang akan didapat di DPR RI nanti," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily di Hotel Gren Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).
Baca: Bawaslu Ingatkan KPU Agar Lebih Teliti dalam Input Data Situng
Ace mengatakan, pertimbangan PAN untuk masuk gerbong Jokowi-Maruf harus dibicarakan terlebih dahulu oleh ketua umum partai koalisi pengusung.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, hasil resmi KPU akan mentukan nasib PAN jika ingin bergabung kembali ke dalam koalisi pendukung Jokowi.
Sebab, hitungan resmi KPU terkait Pileg akan memberi gambaran pasti jumlah kursi yang akan diterima koalisi Indonesia kerja.
Baca: KPK Benarkan Geledah Rumah dan Kantor Wali Kota Dumai
Terlebih, suara di parlemen akan berdampak pada efektifitas pemerintahan Jokowi-Maruf jika terpilih sebagai kepala negara lima tahun ke depan.
"Kalau misalnya koalisinya sudah menguasai di parlemen saya kira pemerintahan pak Jokowi akan efektif dengan Koalisi Indonesia Kerja ini. Jadi artinya anda bisa pikirkan sendiri kalau kita sudah kuat," jelas Ace.
Buka peluang reposisi koalisi
Momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4/2019) menjadi sorotan.
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.
Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.