Baca tanpa iklan
Terdakwa kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani, membocorkan isi surat kecaman terhadap Wiranto dan Hendropriyono, Selasa (7/5/2019).
TRIBUNNEWS.COM - Terdakwa kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani mengaku akan menulis surat untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.
Hal itu disampaikan Ahmad Dhani saat akan menjelani persidangan kasus vlog di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pledoi.
Wiranto dan Hendropriyono merupakan dua pensiunan jenderal yang kini mendukung Joko Widodo (Jokowi), capres nomor urut 01.
Baca: Ahmad Dhani Akan Kembali Tulis Surat Dari Dalam Sel, Kali Ini untuk Dua Sosok Penting Ini
Baca: Saat Sidang, Ahmad Dhani Baca Arti Surat An Nisa Dari Cak Nun Hingga Teriakan Jangan Takut Wiranto
Ahmad Dhani keluar dari Rutan Klas I Surabaya untuk menjalani sidang sekitar pukul 13.20 WIB, Selasa (7/5/2019).
Ia dikawal dua anggota kepolisan bersenjata lengkap.
Saat keluar dari rutan menuju mobil tahanan Kejati Jatim, Ahmad Dhani mengatakan akan menulis surat lagi.
"Nanti saya akan kirim surat lagi. Besok saya akan tulis surat," ujarnya kepada TribunJatim.com.
Baca: Gerindra Pastikan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Gagal Lolos ke Senayan
Baca: Dari dalam Sel, Ahmad Dhani Siapkan Surat Kecaman untuk Hendropriyono dan Wiranto
"Saya besok mau bikin surat untuk Pak Wiranto dan Hendropriyono," lanjutnya.
Ahmad Dhani pun memberikan bocoran isi surat yang akan ditulisnya.
"Isinya tentang kecaman," jawabnya singkat.
Pernyataan AM Hendropriyono
Diketahui sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono meminta kepada Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan agar tak memprovokasi masyarakat pasca Pemilu 2019.
Hendro menyebut, budaya masyarakat Indonesia sangat menghormati pemimpinnya.
Baca: Ahmad Dhani Minta Para Tokoh Tak Takut Dengan Ancaman Wiranto, Sebut Ancaman Wiranto Rekayasa Hukum
Baca: Ini yang Dilakukan Mulan Jameela Setelah Dirinya dan Ahmad Dhani Dinyatakan Gagal Jadi Anggota DPR