Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2019 jika terjadi kecurangan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menantang BPN Prabowo-Sandi untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Tantangan itu disampaikan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Rabu (15/5/2019).
Beberapa tokoh dari pihak BPN, Dahnil Anzar dan Fadli Zon pun menanggapi tantangan yang diajukan oleh KPU tersebut.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya siap menerima tantangan tersebut.
Baca: BPN Persoalkan Situng KPU Meski Bukan untuk Penetapan Hasil Pemilu, Ini Alasannya
Baca: BPN Siap Adu Data C1 dengan TKN
Namun, Dahnil meyakini tantangan adu data tersebut tidak akan mengubah keadaan terkait keberatan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019.
"Apa gunanya menyampaikan data di situ kan? Berulang kali kami sejak awal itu mengeluarkan data-data, DPT dan segala macam, juga secara resminya baik entry terkait C1, sudah kita sampaikan semuanya," ujar Dahnil saat ditemui di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019) dilansir Kompas.com.
Dahnil mengatakan sejak sebelum hari pemungutan suara pihak BPN telah menyampaikan data-data terkait keberatan yang diajukan.
Ia mencontohkan soal kejanggalan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dinggap janggal.
Data itu pernah dilaporkan oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo ke KPU.
Namun, upaya untuk melaporkan data-data tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.
Baca: TKN Temukan 4 Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN
Baca: TKN: BPN Melakukan Gerakan Berkelit dan Cari-cari Alasan
Selain itu, lanjut Dahnil, BPN juga telah mengundang KPU saat pemaparan fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
"Jadi kami sudah adu data sejak awal tapi kemudian enggak ada perubahan signifikan terhadap data-data dan fakta yang kami sampaikan termasuk pada saat terkait data data kecurangan ini kan.
Kan ini sudah berulang kali, termasuk kemarin mengundang KPU," kata Dahnil.