Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammadiyah mengimbau warganya untuk tak mengikuti aksi massa pada 22 Mei 2019 mendatang. Diharapkan, warga Muhammadiyah dapat memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan warga Muhammadiyah diharapkan tetap santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Persyarikatan.
"Warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei dan diharapkan menerima apapun hasil pemilu resmi nanti," ujar Abdul Mu'ti, Minggu (19/5/2019).
Abdul melanjutkan, meski meyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, namun aksi massa nanti dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Terlebih, ujarnya, penyelesaian terkait sengketa pemilu telah memiliki jalan keluar tersendiri, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," jelas Mu'ti.
Sejauh ini, ia menilai penyelenggara Pemilu KPU maupun Bawaslu telah bekerja profesional sesuai dengan undang-undang.
"Karena itu kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu," ujarnya
Lebih jauh ia mengatakan, aparatur keamanan diharapkan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.
Bukan Main-main
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan adanya upaya sistematis jika terjadi pengumpulan massa terkait dengan penetapan rekapitulasi Pemilu pada 22 Mei 2019.
Ia mengatakan, ada sekelompok pihak tertentu yang ingin situasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Baca: Maruf Amin Berharap Tidak Ada Gerakan Massa Jelang Pengumuman Hasil KPU Pada 22 Mei 2019
Untuk itu, Ketua Harian TKN itu mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.
Ia mengatakan, hal itu pada akhirnya akan digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan kelompok tertentu tersebut.