Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Leo Agustino melihat kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali memainkan narasi politik ketakutan di balik permintaan perlindungan untuk saksi yang akan memberi keterangan dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketakutan yang sama menurut dia, juga telah dinarasikan kubu 02 selama masa sebelum pemungutan suara.
"Bagai drama horor yang menakutkan. Semuanya dikonstruksi seolah-olah menjadi hal yang menakutkan dan mengerikan. Politik ketakutan, dalam penilaian saya, yang dibangun sebelum Pemilu oleh koalisi 02 membuat pesta rakyat menjadi “ladang” ketakutan dan horor," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Minggu (16/6/2019).
Baca: Jordi Onsu Gelontorkan Rp 2 Miliar Demi Gelar Acara Ulang Tahun di Lokasi Syuting Crazy Rich Asians
Baca: Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian
Baca: KPK Tagih Janji Ditjen PAS Kemenkumham Tempatkan Terpidana Korupsi di Nusakambangan
Ketakutan ini pula yang menurut dia yang kembali menghantui Tim Hukum 02.
Sehingga, mereka harus meminta perlindungan saksi.
Padahal selama berjalannya proses Pilpres 2019, dia menilai, koalisi 01 tidak pernah melakukan upaya penyebaran politik ketakutan.
Justru mereka selalu mendorong usaha persatuan dan kesatuan bangsa.
Karena itu, menurut dia, permintaan perlindungan saksi oleh koalisi 02 hanya halusinasi ketakutan yang dibangunnya sendiri, yang sedari awal mereka hembuskan.
"Saya menilai, permintaan perlindungan saksi oleh koalisi 02 hanya halusinasi ketakutan yang dibangunnya sendiri oleh politic of fear yang sedari awal mereka hembuskan. Mereka sekarang termakan oleh ulahnya sendiri. Tapi itulah politik; kadang senjata memakan tuannya," ucapnya.
BPN berniat surati MK
Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi-saksi persidangan.
"Tim hukum nanti akan menyurati Makhamah Konstitusi (MK) untuk meminta restu keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, Minggu (16/6/2019).
Menurut Andre, keterlibatan LPSK diperlukan untuk menjamin keamanan para saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sengketa Pemilu Presiden 2019.
Baca: Akan Operasi Gelambir Kulit, Aria Permana Bocah Raksasa Butuh Dana Ratusan Juta Rupiah
Baca: Eden Hazard Ungkap Kenangan Pertama dengan Zidane di Real Madrid Saat Masih Balita
Baca: Kebahagiaan Penjaga Gawang Liverpool Sambut Anak Kedua Sekaligus Putra Pertama
Para saksi meminta jaminan keamanan kepada tim hukum sebelum dan setelah memberikan kesaksian.