Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai Mahkamah Konstitusi kurang tegas karena menerima perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres Prabowo-Sandi.
Untuk diketahui tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan gugatan pada 23 Mei 2019.
Permohonan gugatan itu kemudian direvisi pada Senin 10 Juni 2019.
Veri mengatakan MK kurang tegas karena menerima perbaikan permohonan gugatan.
Padahal perbaikan tersebut isinya jauh berbeda dari permohonan pertama.
Baca: Survei SMRC: 75 Persen Rakyat Nilai Positif Arah Perjalanan Bangsa di Bawah Pemerintahan Jokowi
Baca: Sering Muncul Ketika Massa Ricuh, Ini Detail Dalamnnya Mobil Raisa Polisi
Baca: Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian
Baca: Budi Sudjatmiko: Semburan Dusta di Indonesia Tidak Bisa Mencapai Kemenangan Politik
"Namanya perbaikan itu minor biasanya. misalnya kesalahan ketik, kesalahan masukan data, tapi tidak keluar dari yang disampaikan dalam dalil dalil permohonan yang pertama, kalau kemudian memasukan argumentasi masih terkait dengan argumentasi permohonan awal, tidak boleh kemudian merombak seluruh dalil-dalil permohonan baik itu dari positanya sendiri bahkan yang paling tidak bisa dimungkinkan adalah merombak dari petitumnya atau tuntutan," ujar Veri dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, (16/6/2019).
Menurut Veri yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi bukan lagi memperbaiki permohonan melainkan mengganti permohonan.
Dalam permohonan hasil revisi setebal 146 halaman, Prabowo-Sandi melampirkan sejumlah dalil dan argumentasi baru dalam gugatannya.
"Kalau melihat perbandingan antara permohonan pertama dan kedua. ini bukan lagi perbaikan permohonan tapi merupakan permohonan baru. biasanya MK sangat sensitif terhadap perbaikan-perbaikan permohonan yang diajukan dalam proses persidangan," katanya.
Seharusnya menurut Veri, yang dipersidangkan oleh MK adalah permohonan gugatan pertama bukan hasil revisi.
Baca: Ribuan orang berunjuk rasa di Hong Kong meski RUU kontroversial sudah ditangguhkan
Baca: Penumpang KMP Andika Nusantara Terjun ke Laut, Nyawanya Tak Tertolong
Karena MK telah menerima perbaikan permohonan gugatan Prabowo-Sandi, maka seharusnya MK juga memberikan kesempatan yang sama kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebagai termohon, dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.
"Saya melihat MK kurang tegas untuk menentukan mana yang akan digunakan sebagai dasar dari proses pembuktian di MK nanti. Kalau kemudian MK memutuskan berkas perbaikan permohonan,maka MK harus fair juga terhadap pihak-pihak yang lain. Jadi tidak ada keistimewaan bagi pemohon, termohon, dan pihak terkait," katanya.
Jadwal dan tahapan sidang sengketa Pilpres 2019
Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 akan digelar besok, Jumat (14/6/2019).