Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, muncul isu akan berakhirnya koalisi Adil Dan Makmur.
Bila benar koalisi itu bubar jalan, apa jadinya bila pemerintahan Presiden Jokowi berjalan tanpa oposisi?
Pengamat politik, Hendri Satrio menilai rakyat akan sangat dirugikan, jika pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tanpa hadirnya oposisi.
"Buat rakyat jika tanpa oposisi tak enak. Karena tidak ada yang mengawal pemerintahan melalui masukan-masukan kritis yang membangun yang bisa diperankan oleh oposisi," ujar Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (30/6/2019).
Pun demikian bagi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin akan dipertanyakan, jika tanpa ada oposisi.
Baca: Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, Jokowi Ajak Prabowo dan Sandiaga Sama-sama Bangun Negara
Baca: Marciano Norman Sangat Solid Dukungannya ke Ketum KONI Pusat, Kuncinya Persiapan yang Matang
Baca: Ganggu Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton Turun Posisi Start pada F1 GP Austria 2019
Baca: Minta Kubu Pemenang Pilpres Tak Rendahkan yang Kalah, Mardani Ali Sera Bahas Surah Al-Insyirah
"Bagaimana menjaga marwahnya demokrasi dan pemerintahan untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, kalau tanpa oposisi? Karena kan tidak ada yang mengkritisi," demikian pertanyaan yang akan diajukan kepada Pemerintahan Jokowi pada periode keduanya 2019-2024.
Ia pun menyarankan kepada Jokowi-KH Maruf Amin untuk benar-benar menyamakan visi dan misinya terlebih dahulu kepada partai dari oposisi yang akan bergabung ke pemerintahan kedua yang akan dipimpinnya.
"Sebelum menawarkan kursi Menteri, yang lebih penting itu adalah bagaimana ide-ide atau gagasan dari oposisi bisa diterima dan dijalankan oleh koalisi Jokowi," jelasnya.
"Itu lebih efektif ketimbang menawarkan jatah kursi Menteri," imbuhnya.
Kenapa demikian?
Menurut dia, kalau semangat dan visi-misinya berbeda, maka itu akan sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
Sehingga pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tidak lagi menjadi sejalan dan efektif dalam menjalankan program kerjanya.
"Akan beda jalannya nanti. Karena Jokowi akan diganggu oleh partai-partai koalisinya dalam bekerja nantinya," jelasnya.