Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan serta penyeimbang yang kritis dan konstruktif.
Keberadaan oposisi akan menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem presidensial.
Ia menegaskan PKS kemungkinan besar akan mengambil peran oposisi meski dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal sebutan oposisi.
Terlebih, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Sandiaga, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan selesai.
Baca: KPK Tegaskan Anak Jaksa Agung Tidak Terlibat Dalam Kasus Suap Aspidum Kejati DKI
Baca: PW Mantan Intelijen JI Terus Berupaya Galang Kekuatan Meskipun Osama bin Laden Telah Ditangkap
Baca: Misterius, Penyerang Timnas Sepak Bola Putri Swiss Hilang di Danau
"Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Mardani, adanya checks and balances akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif.
Untuk itu, ia mengajak partai pendukung Prabowo-Sandi untuk mengambil peran sebagai kontrol pemerintah.
"Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tegasnya.
Baca: Prabowo Belum Ucapkan Selamat Kepada Jokowi, TKN: Ucapan Selamat Tidak Harus Dilakukan Secara Verbal
Sikap Mardani mendukung PKS menjadi oposisi murni keinginan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Sikap oposisi, katanya, bukan selalu dipertimbangkan karena mendapat sesuatu, termasuk kursi pimpinan.
"Saya jujur belum mendetailkan soal MD3 kita. Nanti sistemnya proporsional atau akan voting sehingga buat saya ini perlu dipertimbangkan, tetapi sikap di oposisi tidak melulu harus dipertimbangkan dapat apa," ujarnya.
Demokrat tentukan sikap setelah 10 Juli
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan arah politik partai Demokrat usai Pilpres 2019 akan ditentukan setelah peringatan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli mendatang.