Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya sertifikat tanah untuk lahan yang dimiliki. Sertifikat tanah dapat menghindari adanya sengketa lahan.
“Saya perintahkan dan saya tegaskan kembali betapa pentingnya yang namanya sertifikat. Karena kalau kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan ini harus semuanya diselesaikan, tidak boleh lagi ada sengketa lahan,” kata Jokowi dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).
Presiden mengatakan setiap kali ke daerah sering sekali mendengar persoalan sengketa tanah atau lahan. Permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran.
Baca juga: Menteri ATR Ungkap 8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan oleh Pemiliknya
Bayangkan kata Presiden dari 126 juta orang yang seharusnya memiliki sertifikat, pada 2015 lalu baru 46 juta.
“Artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” katanya.
Yang lebih menjengkelkan kata presiden masalah sertifikat lahan-lahan yang luas selesai, namun sebaliknya lahan lahan yang kecil tidak selesai.
“Ini yang saya ulang-ulang hgb (hak guna bangunan) 10 ribu hektar nih. hgb 2 ribu hektar ini, hgb 30 ribu hektar ini berikan tapi begitu yang kecil-kecil 200m persegi saja, entah itu hak milik entah itu hgb tidak bisa kita selesaikan. Ini lah persoalan besar kita kenapa yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana,” pungkas presiden.
Singgung Ribut Antar Kementerian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan penyaluran sertifikat lahan yang belum rampung terutama di pulau terpencil, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral.
Kementerian, lembaga, dan Pemda tidak berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah sertifikat lahan.
Presiden mencontohkan suku Bajo yang hidup di atas air. Pemberian sertifikat hak milik tidak juga dilakukan karena ego sektoral.
Baca juga: Presiden Singgung Ribut Antar Kementerian Terkait Penyaluran Sertifikat Lahan Karena Ego Sektoral
“Ternyata ributnya antar-kementerian, ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya Kementerian KKP, gak bisa diberikan. KLHK juga begitu. Nggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu,” katanya dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).
Hal yang sama kata Presiden juga terjadi di Pemerintahan daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota. Setiap lembaga kerja sendiri sendiri, tidak terintegrasi.
“Kalau diteruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ego sektoral. Itu lah persoalan kita,” tuturnya.