Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga akhir tahun 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dijalankan Kementerian PUPR telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 Ha.
NSUP - Program KOTAKU telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, untuk menurunkan pemukiman kumuh di Indonesia Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Menurutnya, perlu kolaborasi banyak pihak seperti pemerintah daerah dan stake holder lainnya.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Dikebut, 16.000 Pekerja Didatangkan & Tak Ada Bedeng Kumuh
"Sampai akhir 2022 lalu, sekitar 6.872 hektare kita sudah tangani. Jadi yang kami lakukan mencapai 68,7 persen dari target 10.000 hektare (pemukiman kumuh yang harus ditangani," ungkap Diana saat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP - Program KOTAKU, sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).
"Kami tidak bisa melakukan sendiri harus bersama-sama. Kalau pemerintah pusat saja yang melakukan, 'lho kok pusat turun sendiri' mesti ada kata-kata seperti itu. Ini kan proyeknya pusat, bukan harusnya kita harus bersama-sama untuk tentunya mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," ujar Diana.
Dia menyatakan pemukiman kumuh akan terus-menerus muncul yang dipicu oleh beberapa faktor seperti, rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, rendahnya akses terhadap pembiayaan perumahan yang layak dan belum terjaminnya keamanan bermukim bagi warga masyarakat dari ancaman gangguan sosial seperti pencurian hingga narkoba.
Faktor pemicu lainnya penyebab munculnya pemukiman kumuh adalah bangunan hunian (rumah) yang tidak layak huni serta rendahnya penyediaan lahan untuk perumahan/hunian dan faktor urbanisasi, yakni perpindahan masyarakat desa ke kota.
Masalah penyediaan lahan untuk perumahan yang belum tertata rapi juga jadi sorotan karena ikut memicu munculnya pemukiman kumuh. Karena itu, pelibatan Kementerian ATR/BPN sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan bersama-sama Kementerian PUPR. "Kalau proses belum clean and clear lahannya, kita tidak bisa untuk melanjutkan pembangunan," ujar Diana.
Baca juga: Apa Itu SCBD? Segitiga Emas Jakarta, Dulunya Lahan Kumuh Kini Jadi Kawasan Elite
Kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP) - KOTAKU yang diselenggarakan Kementerian PUPR hari ini untuk mendukung percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Program ini diselenggarakan untuk mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 ini sudah diinisiasi sejak 2016 untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Lokasi dampingan Program KOTAKU mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan, menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
Workshop juga bertujuan untuk penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat. Sebelumnya, pada 23 – 25 Mei 2023 telah dilaksanakan Workshop Regional “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Baca juga: Resmikan Penataan di Stasiun Pondok Ranji, Menhub: Dulu Macet dan Kumuh, Saat Ini Lebih Baik
Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP Kkabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP - Program KOTAKU.
Kegiatan akan dilanjutkan denganWorkshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh”, dengan puncak acara Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.
Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh dihadiri Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Hj. Erliani Budi Lestari, dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama.
Di workshop ini juga diselenggarakan sharing session dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN seputar peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia.