Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta para pengembang melaporkan jika ada kepala daerah yang mempersulit realisasi program 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyampaikan pesan tersebut ketika berdialog dengan beberapa asosiasi pengembang perumahan di acara diskusi "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di BTN Tower, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Pada diskusi ini, awalnya ada pengembang yang mengeluhkan kinerja pejabat dinas di pemerintah daerah yang kerap mempersulit pengembang.

Pengembang tersebut menyampaikan pengalamannya ketika ikut bergabung di program 1 juta rumah di pemerintahan sebelumnya.

Pengembang tersebut pesimis program 3 juta rumah yang sekarang dijalankan bisa terlaksana dengan baik karena akan selalu terkendala oleh ulah oknum pejabat dinas di kabupaten/kota.

Fahri meresponsnya dengan mengatakan jika ada pihak yang tidak serius dalam menjalankan program ini, pihaknya akan bertindak.

"Ya kalau ada yang tidak serius, saya terus terang percaya di pemerintahan ini kalau ada yang tidak serius, itu akan tersingkirkan. Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan," katanya.

"Aturan kita bikin jelas, bahkan tenggatnya kita bikin pendek. Kalau di luar ada seperti itu, ya mohon maaf dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan," ujarnya.

Baca juga: Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Daerah Diminta Segera Tindak Lanjuti SKB 3 Menteri 

Ia mengatakan, saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi leader untuk menjalankan program 3 juta rumah.

Untuk menyukseskan program ini, dibutuhkan konsolidasi politik secara besar-besaran dalam menjalankan program 3 juta rumah.

"Kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini udah kacau. Raja kecil ini terlalu banyak," ucap Fahri.

Baca juga: Kementerian Perumahan Himpun 1.200 Ha Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

Ia mengusulkan agar pilkada tahun ini menjadi yang terakhir agar ada penyelarasan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Orang-orang keras kepala dimana-mana itu banyak. Ini nggak boleh dibiarkan ada. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan ini, kalau bisa pilkada gubernur ini yang terakhir, enggak usah ada lagi pilkada gubernur," tutur Fahri.

"Karena antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperbutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya gak terlayani kok," sambungnya.