Kementerian Perumahan akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kenaikan kuota ini.

Baca juga: BRI Targetkan Penyaluran 20.000 Unit KPR Sejahtera FLPP, Simak Persyaratannya!

Dia juga mengusulkan agar proporsi anggaran KPR FLPP antara APBN dan perbankan dibagi rata dengan proporsi 50:50 dari APBN dan perbankan.

Dalam komposisi anggaran KPR FLPP sebelumnya, porsinya sebesar 75:25. Komposisi diubah jadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," katanya dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (2/12/2024).