Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reaksi Presiden SBY dalam menanggapi situasi di Papua, dianggap sebagai tindakan yang tidak komprehensif.
SBY mengeluarkan intruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri pada Selasa (12/6/2012), untuk melakukan operasi pemulihan keamanan di Papua.
"Seperti kita ketahui, masalah di Papua sesungguhnya bukan hanya masalah keamanan yang belakangan ini eskalasinya bertambah. Tapi, ada masalah yang lebih besar, yang harus diselesaikan melalui upaya-upaya komprehensif dan terpadu," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, Kamis (14/6/2012).
Menurut Tubagus, ada empat masalah besar di Papua. Pertama, gagalnya otonomi khusus (otsus), terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Kedua, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.
"Hal lainnya, ada perasaan traumatis dari sebagian masyarakat di Papua, akibat tindakan represif aparat masa lalu (yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM), tapi tidak diselesaikan secara tuntas," papar Tubagus.
Keempat, lanjutnya, masih terdapat perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969.
Keempat masalah itu, tutur Tubagus, semakin bertambah runyam, ketika muncul kasus-kasus penembakan gelap yang tak mampu diungkap oleh Polri. Dalam 18 bulan terakhir, telah terjadi 30 kali lebih penembakan, dan hampir semuanya tidak terungkap.
Situasi ini telah menimbulkan rasa saling curiga antara TNI dengan Polri, dan TNI/POLRI dengan rakyat Papua.
"Kami khawatir, perintah operasi pemulihan keamanan justru akan menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat. Bahkan, ada kekhawatiran bisa terjadi pelanggaran HAM lagi. Karena masalahnya bukan hanya keamanan semata, tapi ada empat masalah besar di atas," tuturnya.
Mantan Sekretaris Militer (Sekmil) berharap, masalah di Papua dapat diselesaikan secara bertahap.
"Dan menyelesaikannya melalui cara-cara yang damai dan bermartabat," cetus Tubagus. (*)
BACA JUGA