Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Setelah mendaftarkan diri sebagai pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat, pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki langsung mendeklarasikan pencalonannya di Gedung Indonesia Menggugat, Sabtu (10/11/2012).
Deklrasi tersebut dihadiri perwakilan buruh dan tani dari 22 kota dan kabupaten di Jabar dan sejumlah seniman dan memberikan testimoni dukungan mereka terhadap pasangan Rieke dan Teten. Selain itu, suami dari Rieke, Donny Gahral Adian juga turut hadir beserta ayahanda Rieke, Edi Prayitno. "Ayah saya adalah mentor politik saya sejak kecil. Dan sekarang, beliau merelakan saya untuk mengorbankan seluruh hidup saya untuk rakyat,' kata Rieke.
Saat memberikan orasi politiknya, Rieke mengatakan bahwa kehadiran suami dan orang tuanya sebagai wujud bahwa mereka telah merelakan Rieke untuk mewakafkan dirinya untuk membangun Jabar bersama Teten Masduki. "Bersama kang Teten, saya ingin terus konsisten membangun rakyat dengan berlandaskan pada konstitusi dan Pancasila karena cita-cita negara sudah tertuang dengan jelas disana," kata Rieke.
Pada tataran teknis, Rieke juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Teten, selain sudah fokus dalam masalah perburuhan, jaminan sosial dan korupsi, mereka juga akan fokus membenahi nasib para guru honorer, perbaikan nasib warga Jabar secara kualitas maupun kuantitas.
Soal perburuhan, Rieke juga sempat bercerita mengenai kunjungan dirinya ke Batanghari Jambi. Disana, Rieke bercerita, terdapat 300 kepala keluarga asal Jabar yang terkatung-katung karena program transmigrasi yang diprogramkan, tidak berjalan.
"Ada 300 KK dikirim dengan program transmigrasi di Jambi yang terkatung-katung karena tidak ada lahan garapan yang disediakan.Dan mereka hidup dengan ketidakpastian selama 9 tahun dan baru tahun ini mereka dibantu setelah mereka beraudiensi ke Komisi 9 DPR. Dan mereka itu semua manusia Sunda asal Jawa Barat, artinya, sikap penelantaran mereka 9 tahun dari pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri memang kurang ajar dan ke depan tidak perlu ada lagi fenomena seperti itu," kata Rieke dalam orasinya seraya menambahkan bahwa dirinya juga selalu menuntut pemerintah untuk mengutamakan guru honorer dalam perekrutan PNS.