Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dalam Rapat Kerja (raker) dengan jajaran Pemkot Samarinda belum lama ini menantang untuk para hadirin untuk menunjukkan jalan - jalan rusak yang ada di Samarinda. Raker ini sendiri, selain dihadiri Walikota Samarinda, Syaharie Jaang juga dihadiri pejabat - pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda dan camat se- Samarinda.
"Tadi saya katakan, saya dengar keluhan dari camat, dari lurah, mana jalan - jalan yang rusak?. Jalan - jalan itulah yang kita perbaiki," kata Awang.
Dalam raker tersebut juga dipaparkan ruas jalan nasional dan jalan provinsi Kaltim yang ada di Samarinda. Sebelas ruas jalan nasional yakni Jembatan Mahakam, Jl Untung Suropati, Jl Slamet Riyadi, Jl RE Martadinata, Jl Gajah Mada, Jl Yos Sudarso, Jl Antasari, Jl Juanda, Jl AW Syahranie - Jl PM Noor, Jl DI Panjaitan, Simpang 3 Lempake - Simpang 3 Sambera
Sebelas ruas jalan provinsi yakni, Jl Yos Sudarso, Jl Lumba - Lumba, Jl Suryanata, Jl Arah Simpang Embalut, Jl Projakal, Jl Bung Tomo, Jl Bendahara, Jl Samarinda - Anggana, Jl Samarinda - Sanga - Sanga, Jl Rapak Dalam - KM 3,5 Loa Janan, Sempaja - Simpang Sambera
Untuk jalan provinsi, status jalan tersebut hingga Desember 2012, kondisi baik 93,34 Km, sedang 23,35 Km, rusak 4,98 Km. Permukaan aspal 103,74 Km, burda (beton) 5,28 Km, permukaan kerikil 19,80 Km.
Sementara itu, Rusmadi Plt Sekprov Kaltim mengatakan, saat ini untuk Samarinda menurut catatan masih ada dua ruas jalan provinsi yang rusak.
"Samarinda Seberang - Palaran, Samarinda Seberang - Sanga. Kedua, Samarinda - Anggana. Kalau ruas - ruas yang lain yang semuanya baik itu. Dua ruas jalan itu saja masih ada jalan - jalan yang rusak.
Perbaikan jalan - jalan rusak tadi menurutnya, sesuai arahan gubernur Kaltim dalam raker, akan dianggarkan di APBD Perubahan Kaltim 2013.
"Pak gubernur itu arahkan di perubahan kita alokasikan untuk kita selesaikan," katanya.
Untuk besaran anggarannya, menurutnya masih akan dibicarakan dengan Badan Anggaran (banggar) DPRD Kaltim.
"Jadi kalau lihat kebutuhannya sekitar Rp 60 - Rp 80 miliar. Saya kira itu bisa kita selesaikan tahun ini," katanya.