Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PADALARANG - Dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), akhirnya mulai didistribusikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (29/6).
Kecamatan pertama yang memperoleh dana BLSM ini yaitu Kecamatan Padalarang.
Manajer Pelayanan Jasa Keuangan Kantor Pos Pemeriksa Cimahi, Azmi Zaky, mengatakan pencairan BLSM perdana di KBB dihadiri Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. Secara simbolis Agung menyerahkan bantuan BLSM itu kepada seorang warga.
Di Padalarang tercatat 5.987 warga menerima dana BLSM. Namun dari 10 desa di Kecamatan Padalarang, baru empat desa yang telah menerima dana BLSM yaitu Desa Kertajaya, Jayamekar, Tagogapu, dan Desa Cimerang "Tapi jika memungkinkan semua desa akan segera diselesaikan," kata Azmi, Sabtu (29/6).
Meski penyaluran sedikit mengalami kendala karena kekurangan uang akibat banyaknya warga yang ingin mencairkan dana, menurut Azmi, secara umum proses pencairan dana berlangsung lancar.
"Selain itu kami membuka tiga posko sehingga warga tidak saling berebut saat pencairan. Bahkan salah satu posko, kami khususkan bagi kalangan lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang sedang sakit," ujar Azmi.
Untuk kelancaran pencairan dana BLSM di daerah lainnya, Azmi meminta agar warga calon penerima BLSM mempersiapkan segala persyaratan seperti membawa Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Warga yang mewakilkan pengambilan BLSM kepada orang lain, kata Azmi, tetap harus bisa membuktuikan Kartu Keluraga si penerima BLSM.
"Semua persyaratan wajib dibawa pada proses pencairan karena akan memudahkan kami dalam penyaluran dana BLSM," ujarnya.
Penerima BLSM dari Kampung Gantungan, Desa Jayamekar, Eti (45), mengatakan bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk dua bulan itu tidak sebanding dengan pengeluaran biaya kehidupan sehari-hari keluarganya.
"Bantuan ini mungkin hanya cukup untuk beberapa hari saja," kata ibu empat anak ini.
Sebelumnya sejumlah kepala desa (kades) di KBB memprotes minimnya sosialisasi mengenai rencana realisasi atau penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Mereka juga mengkritik soal data penerima BLSM yang dinilai berpotensi menimbulka gesekan di masyarakat.
Kepala Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Dedi Kurniadi mengaku kebingungan karena pihaknya kerap ditanya warganya mengenai BLSM. Apalagi, kata Dedi, di sejumlah daerah, BLSM sudah dicairkan.
"Saya tidak bisa jawab apa-apa ketika warga menanyakan waktupembagian BLSM. Karena saya sendiri pun tidak pernah mendapat informasi sedikit pun mengenai rencana penyaluran dana BLSM itu," kata Dedi di Gununghalu, Jumat (28/6) lalu.
Dedi juga mempertanyakan data calon penerima bantuan BLSM. Ia meminta agar data yang digunakan sebagai acuan dalam pencairan program BLSM adalah data terbaru dan benar- benar akurat.
Dedi mengatakan pihaknya akan menolak dengan tegas jika data yang digunakan seagai data calon penerima BLSM adalah data 2009 yang dijadikan data program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
"Karena banyak warga yang dulu masuk BLT, sekarang sudah punya kendaraan. Kalau sekarang yang sudah kaya tapi dapat BLSM, bisa jadi persoalan," katanya.
Hal senada dikatakan Kepala Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Aas Mohamad Asor. Aas mengeluhkan ketidakjelasan mengenai waktu pencairan dana BLSM di KBB. Aas juga mempertanyakan penggunaan data yang akan dijadikan dasar bagi calon penerima BLSM yang dinilai tidak valid. Buktinya, kata Aas, puluhan keluarga miskin di desanya tidak masuk data penerima BLSM. (zam)