Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO – Ratusan calon penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM ) di kecamatan Lendah disinyalir tidak tepat sasaran. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah kecamatan setempat melakukan pengecekan lapangan untuk verifikasi data penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) itu.
Camat Lendah, Sumiran mengatakan, penerima BLSM di Lendah ada 4.300 kepala keluarga (KK) di enam desa yang ada. Dari pengecekan ulang di tiga desa, pihaknya menemukan ratusan calon penerima dana BLSM ternyata tergolong warga berekonomi mampu. Yakni, 179 orang di Gulurejo, 134 orang di Bumirejo, dan 103 orang di Jatirejo.
“Kami masih menunggu data dari tiga desa hingga besok siang (hari ini). Tapi saya yakin ada sekitar 500 orang,” ujarnya, Senin (1/7/2013).
Menurutnya, penerima BLSM yang tidak tepat sasaran disinyalir terjadi di keenam desa mengingat data yang digunakan cenderung sama dengan data penerima beras untuk rakyat miskin (raskin). Pihaknya akan mengganti data penerima dengan warga yang benar-benar tidak mampu. Dia mengklaim data pengganti akan cukup valid mengingat pihaknya memverifikasi langsung ke rumah-rumah, baik yang diganti maupun penggantinya.
“Datanya kan identik dengan data raskin, banyak yang tidak tepat sasaran. Berarti kalau tidak ada perubahan, BLSM juga diterima oleh orang-orang kaya,” katanya.
Mekanisme penggantian penerima BLSM dilakukan melalui rembug desa yang langsung dilakukan saat tim kecamatan melakukan verifikasi ke desa-desa. Direncanakan, verifikasi dan rembug desa untuk proses penggantian penerima BLSM yang tak tepat sasaran selesai dilakukan Selasa (2/7/2013).
Untuk pencairan BLSM bagi penerima yang tidak tepat sasaran, lanjut Sumiran, akan dibekukan terlebih dulu. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi yang bersangkutan ditahan terlebih dulu di kantor pos. Selanjutnya akan diterbitkan KPS baru bagi penerima pengganti yang benar-benar warga tak mampu.
“Karena kartunya sudah tercetak, kita usulkan dulu (penggantinya) dan kita tunggu kartu yang baru untuk yang kita usulkan sebagai pengganti. Yang pasti, yang sudah tercetak tidak akan disalurkan ke orang mampu,” jelasnya.