Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dibagikan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, Selasa (2/7/2013). Walaupun sejumlah warga melakukan penolakan atau protes terhadap program ini, dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 300 ribu ini tetap dibagikan pada periode pertama di enam kecamatan melalui Kantor Pos masing-masing.
Pembagian BLSM di Kecamatan Garutkota pun diwarnai aksi menyumbang antara warga penerima BLSM dengan warga miskin lain yang tidak masuk ke dalam daftar penerima BLSM. Sebab tidak semua warga miskin di Garutkota mendapat BLSM.
Ketua RW 08 Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Engkun Kurnia, mengatakan warga secara sukarela menyisihkan uang yang didapatnya dan diberikan kepada warga miskin lainnya.
"Itu didasarkan atas kebijaksanaan dari para penerima. Sukarela saja, tidak dipatok harus memberi berapa. Nanti disalurkan kepada warga," kata Engkun saat ditemui di Kantor Pos Cabang Garut, Selasa siang kemarin.
Tidak semua warga miskin di tempatnya mendapat BLSM. Sebagai contoh, jumlah warga penerima BLSM di RW 08 pada 2013, kata Engkun, hanya sebanyak 23 keluarga dari jumlah total warga miskin sebanyak 59 keluarga.
Sedangkan penerima BLSM dari Kampung Pasarbaru, Kelurahan Ciwalen, Lia Amalia (39), mengatakan dirinya tidak dapat menyumbang BLSM yang didapatnya. Alasannya, kata Lia, uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya dalam jangka waktu lama.
"Semuanya akan dipakai untuk bayar masuk sekolah ketiga anak saya. Semuanya masuk SMP, SD, dan TK. Apalagi saya hanya bekerja sebagai buruh dan saya sudah ditinggal suami," ujar Lia.
Camat Garutkota, Nurdin Yana, mengatakan pemberian BLSM di Garut kota akan dibagikan kepada warga Kelurahan Kotawetan, Sanding, dan Kotakulon, Rabu (3/7/2013). Nurdin mengatakan banyaknya warga miskin di Garutkota yang tidak menerima BLSM tahun ini tidak dapat dibantah.
"Kami sama sekali tidak pernah mengintimidasi warga penerima BLSM untuk menyumbang. Karena itu hak mereka juga dari pemerintah pusat. Itu dikembalikan kepada hati nuraninya," kata Nurdin.
Nurdin mengatakan telah mengajukan data warga miskin yang tidak menerima BLSM kepada Pemerintah Pusat. Namun, dengan dalih ketersediaan APBN yang terbatas yang diberikan Pemerintah Pusat, pihaknya tidak bisa berbuat apapun lagi.
"Betapa tipis perbedaan antara warga miskin, agak miskin, dan sangat miskin. Selanjutnya kami minta BPS, kalau ada pendataan lagi, mohon didata sangat detail dan benar," katanya. (Tribun Jabar/sam)