Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,BANJARMASIN--Proses pendidikan di negara ini memang mahal. Sejak masuk hingga lulus, banyak hal yang harus dibayar. Belum lagi pungutan, baik yang transparan maupun yang dikemas dalam bentuk lain. Semuanya jelas membebani orangtua anak didik.
Salah satu beban itu adalah biaya daftar ulang yang diberlakukan setiap kenaikan kelas. Besarannya tiap sekolah berbeda. Antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Seperti yang terjadi di SMKN 1 Banjarmasin.
Di sekolah itu setiap siswa yang naik kelas dua (biasa disebut kelas delapan) harus membayar Rp 1.750.000.
Bagi orangtua siswa yang kurang mampu, besaran uang daftar ulang itu cukup berat. Padahal, mereka juga harus membelikan kebutuhan sekolah anak.
“Belum untuk membeli buku tulis, sepatu. Untuk daftar ulang saja sudah pusing dahulu,” ucap seorang orangtua siswa kepada BPost, kemarin.
Menurut perempuan yang enggan disebutkan namanya itu, berdasar penuturan sesama orangtua siswa, banyak di antara mereka yang masih menanggung angsuran uang pangkal yang besarnya lebih dari Rp 5 juta. “Angsuran uang pangkal saja belum lunas, sudah ditambah lagi biaya daftar ulang,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun koran ini, biaya daftar ulang di sekolah yang berada di kawasan Jalan Mulawarman itu terbagi dua. Pertama, untuk kenaikan ke kelas 2 (8). Besarannya memang Rp 1.750.000 per siswa, dengan perincian Rp 1 juta untuk peningkatan mutu, Rp 500 ribu untuk kesiswaan, dan Rp 250 ribu untuk SPP (sumbangan pembinaan pendidikan).
Kedua, untuk kenaikan ke kelas tiga (9) sebesar Rp 1.500.000. Perinciannya, Rp 800 ribu untuk peningkatan mutu, Rp 500 ribu untuk kesiswaan, dan Rp 200 ribu untuk SPP.
Kepala SMKN 1 Banjarmasin, Susilo ketika dikonfirmasi membenarkan pemberlakuan biaya daftar ulang. Mengenai besarannya sudah merupakan kesepakatan pengelola dan komite sekolah pada tahun lalu.
Diakui dia, untuk tahun ini, belum ada pertemuan antara orangtua siswa dan komite sekolah. Namun, ia memperkirakan jumlahnya tidak berbeda jauh dari tahun lalu.
Mengenai peruntukan biaya untuk peningkatan mutu, menurut Susilo, digunakan untuk membiayai sarana pendukung berdasar rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Untuk SMKN 1, pada tahun ini berencana membangun lagi tiga ruang kelas dan satu laboratorium komputer beserta isinya.
Kalau uang kesiswaan? Susilo mengatakan untuk membiayai kegiatan siswa seperti ekstrakulikuler, kesenian, lingkungan, perpustakaan, dan peringatan hari besar.
Ditegaskan dia, bila ada orangtua yang keberatan, bisa membicarakan dengan pengelola sekolah. Ada anggaran 25 persen bagi siswa tidak mampu.
“Silakan ke sekolah, kalau benar-benar tidak mampu, kami gratiskan,” katanya.