Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Kandidat wakil wali kota Makassar Busrah Abdullah membeberkan bahwa di Kota Makassar memang banyak pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Kota Makassar terutama terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
"Saya tahu, karena banyak laporan masuk kepada saya selaku anggota dewan. KPK saja memang akui banyak pungli di Makassar," kata Busrah, Rabu (4/9/2013).
Menurut Busrah, di sektor pendidikan saja, hampir seluruh sekolah mewajibkan siswa, khususnya siswa baru untuk membeli itu, membeli ini. Padahal, idealnya, item tersebut masuk dalam tanggungan pendidikan gratis.
"Begitupun dengan sektor bisnis. Banyak juga investor atau pengusaha di Makassar melapor karena banyak pungutan bahkan intimidasi. Ini yang harus dihilangkan," kata Busrah. Kenyamanan berusaha memang agak terganggu jika ada tekanan dan pungli.
Ke depan, Busrah menegaskan jika kelak dirinya bersama Irman diberikan amanah memimpin Makassar, maka pungli itu harus dihentikan.
"Dana retribusi parkir yang potensinya bisa Rp 10 miliar per tahun, tapi kenyataannya hanya masuk kas Rp 300 ribu per tahun. Itu artinya ada pungli," kata Busrah. (Rud)