Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM MEDAN - Pemprov Sumut tahun ini hanya mendapat jatah calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru sebanyak 16 orang, yang semuanya untuk guru sekolah luar biasa (SLB).
Adapun sebanyak 16 guru itu terdiri atas masing-masing empat guru untuk SLB Tunarungu Wicara, Tunanetra, Tunagrahita dan Tunadaksa. Guru SLB dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) PLB tersebut akan ditempatkan masing-masing di SLB Negeri Padanglawas Utara dan SLB Negeri Batangangkola Timur.
"Sumut memang masih kekurangan guru khususnya guru SLB," katanya dikutip dari Antara.
Anggota DPD RI utusan Sumut Parlindungan Purba mengaku gembira adanya formasi CPNSD Sumut untuk tenaga guru SLB.Warga yang secara jasmani memiliki kekurangan itu perlu pendidikan dengan kualiats yang sama seperti anak-anak normal lainnya," katanya.
Apalagi, menurutnya, anak-anak di SLB itu tidak sedikit pula yang memiliki prestasi yang membanggakan daerah. "Perlu terus penambahan formasi untuk guru SLB dan tenaga pendidik secara umum agar kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru di Sumut juga semakin baik," katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tahun 2013 sebanyak 329 orang yang terdiri dari guru SLB, dokter spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga. Selain Pemprov Sumut, 14 kabupaten/kota se Sumut yang juga membuka penerimaan sebanyak 1.354 CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan Siregar menegaskan dalam penerimaan CPNS 2013 Pemprov Sumut mengikuti sistem penerimaan yang ditetapkan pusat. Penerimaan akan lebih transparan dan akuntabel, karena soal dibuat konsorsium 15 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Tak hanya itu, untuk menjamin adilnya ujian, maka pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dilakukan pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
"Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mendukung sepenuhnya sistem yang diterapkan pusat dalam tahapan penerimaan CPNS dengan harapan diperoleh PNS yang berkompeten dan berkualitas," ujar Pandapotan didampingi
Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Kaiman Turnip dalam konferensi pers di lantai III Pres Room, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (19/9).
Pemprov menekankan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kepala BKD Sumut juga menegaskan semua proses penerimaan CPNS harus fair dan kelulusan mutlak ditentukan kemampuan. Ia mengimbau masyarakat jangan mempercayai tawaran meluluskan dan mengurus CPNS oleh oknum tertentu.
"Kepada rekan-rekan pers dan masyarakat luas dan seluruh pihak yang terlibat Gubernur mengajak ikut melakukan pengawasan, agar prosesnya dapat lebih transparan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa proses seleksi ini murni untuk mendapatkan sumber daya manusia PNS yang profesional," ujarnya.
Selain melaksakan seleksi bagi pendaftar umum, Pemprov Sumut akan menggelar seleksi bagi pegawai honorer kategori II (K2) sebanyak 20 orang peserta. Pegawai honor kategori II ini adalah honorer yang masuk database minimal tahun 2005 yang penggajianya diluar APBD.
Sementara untuk K2 ini seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara melaksanakan seleksi dengan formasi Binjai 211, Tanjungbalai 283, Tebingtinggi 219, Siantar 330, Sidimpuan 54, Sibolga 66, Gunungsitoli 355, Nias 371, Nias Selatan 1.868, Nias Utara 740, Nias Barat 479, Deliserdang 744, Serdangbedagai 743, Asahan 815, Batubara 588, Simalungun 1.028, Langkat 995, Karo 260, Dairi 289, Pakpak Bharat 12, Tobasa 599, Samosir 233, Humbanghasundutan 355, Taput 471, Tapteng 605, Tapsel 306, Mandailing Natal 353, Padanglawas 466, Paluta 610, Labuhanbatu 574, Labura 527 dan Labusel 337.
Sedangkan formasi bagi pendaftar umum dilakukan juga oleh 14 kabupaten yaitu Sibolga 70 (sementara), Tanjungbalai 70, Deliserdang 35, Batubara 96, Tapteng 35 (sementara), Tapanuli Utara 40 (sementara), Padanglawas 91, Padanglawas Utara 122, Labura 40, Labuhanbatu Selatan 82, Nias 220, Nias Barat 200, Nisel 50 dan Nias Utara 203.
Pandapotan menjelaskan untuk Sibolga, Taput dan Tapteng formasi di atas masih bersifat sementara menungu kualifikasi pendidikan dari pemerintah pusat.