Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO- Kalangan nelayan dan pengguna transportasi laut di perairan Gorontalo sering kali bingung berhadapan dengan berbagai aparat keamanan dari berbagai instansi di lapangan.
Tugas antarinstansi sering tumpang tinduh terkesan tumpang tindih. Agar segala sesuatu lebih terkoordinasi, padu dan satu kebijakan, mereka berharap lahir undang-undang yang memayungi semua instansi urusan keamanan laut.
“Banyaknya aparat yang hadir perairan Gorontalo membuat para pengguna laut khususnya nelayan bingung. Kami berharap adanya satu undang-undang yang menjadi payung hukum keamanan laut yang terintegrasi,” ujar seorang peserta Forum Discussion Group (FDG) Keamanan Laut Regional dilaksanakan di Ruang Ballroom I, Hotel Maqna by Prasanthi, di Kota Gorontalo, Selasa (20/11/2013).
“Kami meminta, perlunya ada penyuluhan hukum secara berkala kepada nelayan agar terdapat pemahaman-pemahaman yang memadai dari para nelayan untuk mengeliminir banyaknya kasus-kasus yang terjadi,” katanya sembari berharap ada penyelesaian tuntas setiap permasalahan yang telah ditampung melaui sosialisasi pada FDG tersebut.
Forum diskusi ini dimpimpin Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan (Kapus Siapjak) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Pertama (Maritim) Satria F Maseo. Satria dating dari Jakarta didampingi Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kegiatan Bakorkamla Kolonel Maritim Yansen A dan Kasubbid Evaluasi Kebijakan Operasi Kamla Mayor Maritim Hendra Wijaya.
Kegiatan FDG dihadiri oleh 37 peserta antara lain Kelompok Nelayan, pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gorontalo, Polair Polda Gorontalo, KSOP Gorontalo, Dosen & Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dan Dinas Kelautan & Perikanan Gorontalo.
FDG diawali dengan sambutan dari Kapus Siapjak, dilanjutkan dengan paparan Konsultan Bidang Pembinaan Rescue Coordinating Center (RCC), Maritime Rescue Coordinating Center (RCC) & Satgas Bakorkamla tentang isu keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna laut.
Diskusi Interaktif dipandu moderator Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Dr Ibrahim Amhad. Peserta menyampaikan permasalahan, saran masukan serta harapan mereka terutama dengan adanya Bakorkamla, Hotline dan Call Centernya. FDG ditutup dengan penyerahan 5 (lima) buah Buku Protap kepada perwakilan peserta. (*)