Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM BANDA ACEH - Aparat Polda Aceh hingga tadi malam disebut-sebut masih menahan delapan warga--bukan sembilan seperti tertulis sebelumnya--yang diduga sebagai pemicu demo ke Kantor Gubernur Aceh yang berujung anarkis, Jumat (27/12/2013). Di tengah upaya polisi mengusut kasus tersebut, pihak Kantor Gubernur Aceh melaporkan jumlah kerugian akibat aksi massa yang diperkirakan Rp 21 juta-Rp 22 juta.
Mengenai masih adanya delapan warga yang ditahan oleh polisi terkait munculnya kerusuhan di Kantor Gubernur Aceh, hingga tadi malam belum diperoleh konfirmasi, baik identitas mereka yang ditahan maupun perkembangan pemeriksaan.
Penahanan itu disebut-sebut dilakukan oleh aparat Polda Aceh. Namun Kadiv Humas Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo yang ditanyai perihal itu mengaku belum tahu. Sedangkan Kapolresta Banda Aceh yang dimintai keterangannya mengatakan penahanan dilakukan di Polda Aceh sehingga dirinya tak punya kewenangan untuk memberikan penjelasan.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK SH melalui Kasat Sabhara AKP Agung Prasetyo mengatakan, hingga Sabtu kemarin personel Polresta Banda Aceh dibantu aparat Polda Aceh masih disiagakan di Kantor Gubernur Aceh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi susulan.
Menurut AKP Agung Prasetyo, personel yang disiagakan di Kantor Gubernur Aceh terdiri 15 personel dari Polresta Banda Aceh dan 15 dari Mapolda (5 polisi dari Direktorat Sabhara dan 10 Brimob). “Keadaan yang kita khawatirkan ada unjuk rasa susulan. Jadi, ini langkah preventif saja. Personel akan terus disiagakan sampai situasi benar-benar aman terkendali. Bukan hanya siang, malam hari juga disiagakan,” kata Agung yang dijumpai Serambi di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (28/12) siang.
Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes kepada Serambi, Sabtu (28/12) malam merinci kerugian yang menimpa Sekretariat Daerah Aceh (Kantor Gubernur) akibat demo yang berujung anarkis Jumat (27/12). Kerugiannya diperkirakan Rp 21 juta-Rp 22 juta.
“Kaca-kaca seperti di lobi utama ikut pecah akibat demo itu. Selain itu sejumlah pot bunga ukuran besar ikut hancur,” kata Nurdin. Menurutnya, kaca yang pecah itu sudah selesai diganti. Jajaran Biro Umum Setda Aceh langsung melakukan pembersihan sejak Jumat malam. Pada tengah hari, Sabtu (29/12), semua kaca yang pecah selesai diganti. Khusus pot bunga di halaman Kantor Gubernur juga akan segera diganti dalam dua hari ini.
Pemerintah Aceh, kata F Joes, prihatin sekaligus meminta maaf atas peristiwa demo itu. “Peristiwa demo itu telah merepotkan sebagian masyarakat, antara lain banyak ibu-ibu yang membawa anak-anak,” ujarnya.
F Joes atas nama Pemerintah Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Wakapolda Aceh Brigjen Pol Husein Hamidi, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan, dan jajaran lainnya yang terus memantau perkembangan. Bahkan, selepas magrib ikut bergabung di Kantor Gubernur mendampingi Sekda Aceh H Dermawan, Asisten III H Muzakkar A Gani, dan sejumlah staf Kantor Gubernur.
“Kasus demo itu juga telah merepotkan pegawai Kantor Gubernur Aceh yang terkurung dalam lingkungan kantor. Atas semua hal itu, sudah sepatutnya kami memohon maaf baik kepada masyarakat, pihak keamanan maupun kepada pegawai yang dengan suasana seperti itu harus bertahan dalam lingkungan kantor. Harapannya, demo demo seperti itu tidak terulang, karena dapat merugikan semua pihak,” demikian F Joes.
Sejumlah kalangan menyatakan prihatin atas terjadinya aksi demo yang berujung anarkis ke Kantor Gubernur Aceh, Jumat (27/12). “Ini catatan buruk akhir tahun 2013 bagi Pemerintah Aceh. Kasus seperti ini seharusnya tak perlu terjadi kalau pemerintah memenuhi janji,” kata seorang tokoh muda Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Tgk Mustafa Abdurrahman kepada Serambi, Sabtu kemarin.
Menurut Mustafa, jika janji tak ditepati, termasuk oleh pemimpin, akan muncul krisis kepercayaan kepada pemimpin. “Makanya kalau sudah pernah berjanji, penuhi janji itu jika tak ingin muncul masalah. Apalagi janji terhadap rakyat,” kata Mustafa sambil berharap agar masyarakat juga bisa bersabar dan tidak bertindak anarkis.
Tanggapan atas terjadinya aksi demo ke Kantor Gubernur Aceh juga disuarakan oleh Tgk Sufaini Syekhy dari Komite Acehnese Australia Association (AAA) yang juga sebagai Juru Bicara Husaini Hasan, salah seorang mantan petinggi GAM di luar negeri.
“Saya melihat masyarakat Aceh semakin berani menyampaikan pendapat termasuk menuntut hak mereka kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Sejatinya masyarakat Aceh harus berani menyuarakan dan menyampaikan kebenaran,” kata Syekhy yang mengaku prihatin atas terjadinya insiden di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam pandangan Syekhy, mafia anggaran yang gentayangan di tubuh dan lingkungan Pemerintah Aceh menjadi salah satu penyebab masih jauhnya masyarakat negeri ini dari kemakmuran dan kesejahteraan. “Ini harus dilawan dan butuh keberanian dan kecerdasan untuk melawan,” tulis Syekhy dalam surat elektroniknya.(mir/yos/yus/nas)