Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA- Ancaman golput alias tidak memilih dalam Pilpres 2014, oleh para penghuni dan pekerja lokalisasi Dolly-Jarak sebagai bentuk penolakan penutupan tidak akan berpengaruh pada Pemkot Surabaya.
Karena ancaman tidak memilih dalam Pilpres hanya akan merugilan Partai Politik dan tidak merugikan Pemkot Surabaya.
"Makanya, kita tidak akan terpengaruh dengan ancaman tidak memilih dalam Pilpres dari penghuni dan pekerja lokalisasi Dolly-Jarak," kata Soemarno, Kepala Kesbanglinmaspol Pemkot Surabaya, Senin (9/6/2014).
Memang, diakui Soemarno, rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak bersamaan waktunya dengan kampanye Pilpres sekarang ini.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya sudah melakukan antisipasi segala hal dalam penutupan lolaisasi Dolly-Jarak.
Dipastikan penutupan lokalisasi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilpres nantinya.
"Kita sudah siapkan semuanya, jadi tidak ada persoalan apapun. Bila sekarang ada ancaman dan sebagainya dari penghuni dan pekerja lokalisasi hal itu biasa yang tidak akan mempengaruhi penutupsn lokalisasi," tandas Soemarno.
Sementara itu, penghuni dan pekerja serta pelaku ekonomi lokalisasi Dolly-Jarak melakukan aksi demo.
Mereka menggelar aksi demo menolak rencana penutupan Dolly-Jarak dengan mengancam tidak ikut Pilpres 2014.
Aksi yang diikuti oleh sekitar 50 orang PKL tersebut bergerak dari titik kumpul di wisma permata biru melewati jalan depan pasar Jarak.
Salah satu PKL arlogi lokalisasi Dolly-Jarak, Aveng mengatakan, aksi yang dilakukan PKL lolalisasi Dolly-Jarak karena khawatir akan kehilangan pendapatan jika ada penutupan.
Oleh karena itu, melalui aksi tersebut PKL mengumpulkan tanda tangan untuk diserahkan ke Wali Kota Surabaya.
"Harus ada solusi dari rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak itu. Dengan surat tersebut muda-mudahan Pemkot mengerti dengan nasib PKL jika lokalisasi Dolly-Jarak ditutup," tutur Aveng.