Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Novi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Kepala Pusat Studi Perbatasan, DR Ir Ida Rochmawati M.se menuturkan berdasarkan penelitian, pihaknya menemukan jika terdapat kurang lebih 79 kebijakan yang kontra produktif.
Selain itu dari perbatasan pula terjadi loss kapital dalam transaksi perdagangan dengan negara tetangga hingga Rp 139 juta perbulannya.
"Kami telah melakukan studi terutama berkaitan dengan arus batas barang dan orang, ada 79 kebijakan yang kontra produktif kami juga telah mengkaji loss kapital kita yang diserap oleh tetangga," kata Ida
Angka Rp 139 juta perbulan ini kata Ida telah pihaknya laporkan kepada Kementrian Perdagangan semasa menterinya dijabat oleh Gita Wirjawan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat, Nirmala Dwi Heryanto menambahkan, kedekatan warga perbatasan Indonesia di Kalbar dengan warga Malaysia, sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
Pemanfaatan baik berupa membawa barang yang terlarang ataupun barang perdagangan tanpa melalui jalur resmi.
"Untuk itu Sinergisitas sangat penting sehingga permasalahan Komplek di perbatasan bisa di atasi," kata Nirmala.
Kevin Anak Pak Usman Muncul, Minta YouTuber Hapus Konten Rumah Mewah Kumuh: Ayah Saya Baik-baik Saja
TERKUAK Sosok Ayah Kevin Istri Mariana Wanita 41 Tahun, Tak Setuju Anaknya Nikah Muda: Ia Baru Sunat
Reaksi Ibu Kevin Usai Tau Anaknya Harus Pisah Ranjang 2 Tahun: Kecewa Sih Padahal Anak Sudah Bahagia
Tujuan MEA sendiri cukup strategis, katanya, yakni kerjasama negara-negara Asia untuk lalu lintas barang, orang dan modal.
Kelonggaran ini, kata dia, nantinya akan menuju standarisasi produksi di Asia. Custom, Security, Imigration, dan Quarantine menjadi tombak dalam pengawasan pintu perbatasan yang terdapat di Kalbar, selain itu juga perlu dibentuk forum komunikasi antar institusi di Pos Lintas Batas guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto berharap CIQ atau Customs, Imigration dan Quarantine dapat menjadi palang pintu yang efektif dalam menahan lagu kegiatan ilegall di pintu perbatasan.
"Customs, Security, Imigration, dan Quarantine yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pengawasan kawasan tersebut," Kata Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto usai Focus Discussion Group Sinergisitas Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan Kalbar 2016 Selasa (29/12/2015)
Kata Arief saat ini selain border-border yang menjadi pintu perbatasan, namun masih banyak pula jalan-jalan tradisional yang digunakan oleh masyarakat antara dua negara serumpun ini.
Khusus border resmi dari empat baru tiga yang telah dilengkapi pemeriksaan lintas batas.
"Tiga border tersebut yaitu Border Entikong di Kabupaten Sanggau dan Border Aruk di Kabupaten Sambas, dan Border Nangau Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Border Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, belum dilengkapi PPLB." katanya.