Baca tanpa iklan
“Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi 10 persen dari pembayaran rekening minumun. Setahu saya aturan lain tidak ada. Kalau tidak ada aturannya saya tidak berani. Kalau ada aturan selain itu, itu hak masyarakat,” katanya.
Dia menegaskan, PT PLN Persero akan tetap berpegang pada aturan sebagai dasar hukum.
“Kan kalau kompensasi kami, kalau mati lampu sekian. Kalau diluar itu kami belum ada acuan hukumnya. Kami kan perusahaan pemerintah. Harus ada acuan hukum untuk memberikan sesuatu kepada siapapun,” katanya.(*)