Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR- Pendaftaran transmigrasi oleh 40 warga Nusa Penida mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Damantra.
Politisi PDI Perjuangan itu sebagai keengganan pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya.
Sebab, tidak bisa dipungkiri Bali merupakan ikon wisata di Indonesia, namun banyak warganya yang kemudian hijrah ke tanah seberang karena harapan hidup di tempatnya rendah.
"Lantas dengan program transmigrasi itu sebagai solusi. Nantinya, apa yang harus dilakukan Pemerintah jika tidak ada lagi tersedia lahan transmigrasi? Atau mereka yang jatuh miskin tidak berkenan di transmigrasikan?," sentil Damantra, kepada Tribun Bali, Jumat (18/3/2016).
Karena itu, Damantra menganggap, sejatinya pemerintah harus mengambil langkah-langkah atau solusi nyata, dan bukan transmigrasi.
Bukan malahan, pemerintah seakan enggan untuk melakukan hal itu.
"Pemerintah harus sigap melakukan perubahan paradigma masyarakat agar mereka meninggalkan pola hidup bertani. Karena banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Sekaligus, pemerintah harus mempersiapkan daya saing masyarakat, dengan melakukan program pemberdayaan yang tepat guna," tegasnya.
Sudah diketahui, menurut dia, perkembangan alih fungsi lahan di Nusa Penida membuat masyarakat harus meninggalkan semua kewajiban leluhurnya dengan bertransmigrasi.
Namun, akan jauh berbeda ceritanya, jika harapan hidup mereka lebih tinggi, dan ekonomi atau persiapan daya saing warga Nusa Penida dilakukan muali saat ini.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia masyarakanya bersedia meninggalkan sanak saudara dan harus meninggalkan sanggah ataupun merajan leluhurnya untuk pergi bertransmigrasi disebabkan lebih kepada jatuh miskin dinegerinya yang makmur ini.
"Bali itu berbeda dengan yang lain. Jika di Jakarta pembangunan akan berjalan tanpa orang Betawi, kalau di Bali itu tidak mungkin dilakukan. Karena, Bali berkembang dari aspek Pariwisata. Maka subjek atau pelaku Pariwisata itu yang harus dijaga," tukasnya.