News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Puluhan Ibu-ibu Demo PT SMP, Muniah: Kami Tak Ingin Kaya, Bisa Makan Saja Cukup

Editor: Wahid Nurdin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah warga bertahan di tenda darurat di jalan perusahaan PT SMP Jumat (8/4), mereka akan bertahan di lokasi tersebut untuk memperjuangkan haknya. (ali)

TRIBUNNEWS.COM, KAYONG UTARA - Puluhan ibu-ibu yang mendirikan tenda darurat di jalan PT Swadaya Multi Prakasa (SMP) desa Matan Jaya kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat masih bertahan hingga Jumat (8/4/2016).

Mereka bahkan membawa serta anak-anaknya di tenda darurat.

Tidak hanya itu, ibu-ibu yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 34 orang itu juga memasak dan makan di lokasi tersebut.

Kondisi ini mengakibatkan aktivitas di perusahaan terganggu terutama pengangkutan CPO.

Aksi yang mereka lakukan ini tidak akan berakhir sebelum perusahaan memenuhi tuntutan mereka agar menerapkan gaji dengan sistim harian.

Bukan dengan system borongan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini.

“Kami tidak mencari kaya, hanya untuk makan saja sudah cukup, kenapa perusahaan tidak mau mengabulkan keinginan kami, padahal tuntutan kami hanya itu saja,” kata Muniah satu di antara buruh yang mengaku sudah dua tahun bekerja.

Dia mengatakan, selama ini perusahaan juga tidak pernah memberikan fasilitas apapun kepada mereka, seperti peralatan cangkul, alat semprot ataupun peralatan lain.

Sementara pekerja yang didatangkan dari daerah luar justru diberikan fasilitas lengkap.

“Keselamatan kerja kami juga tidak pernah mendapat perhatian dari perusahaan, termasuk status karyawan juga masih sebagai buruh harian lepas, sementara buruh dari luar sudah menjadi buruh tetap,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Asnah, buruh harian lepas lainnya.

Kata dia mereka akan tetap bertahan di jalan tersebut, karena jalan itu memang milik warga Matan Jaya setelah tidak lagi dipergunakan oleh perusahaan pertambangan Harita.

“Jadi perusahaan SMP tidak punya hak untuk lewat sini, ini jalan kami, mau kami apakan saja terserah kami,” katanya.

Asnah mengungkapkan, sejatinya warga sudah memberikan alternative lain dengan cara mengurangi hari kerja dari 7 hari dalam sepekan menjadi empat hari. Namun pihak perusahaan tak bergeming.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini