Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Riamon Iskandar, salah satu dari empat mantan pimpinan DPRD Muba yang menjadi terdakwa kasus suap Muba, tak kuasa menahan airmatanya saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang, Senin (2/5/2016).
Sidang dengan agenda pledoi atau nota pembelaan, penasehat hukum yanag membacakan pledoi Riamon, meminta hukuman seadil-adilnya kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Parlas Nababan SH MH.
Tampak Riamon tertunduk lesu sembari meneteskan airmatanya. Penasehat hukum membacakan pledoi bahwa Riamon memiliki tanggungan keluarga yakni lima anak yang masih kecil-kecil.
Uang didapat Riamon yang diterima sebagai uang suap, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Namun uang diperuntukan untuk keperluan partai.
Sebelumnya pada sidang tuntutan, empat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penerima kasus suap pengesahan LKPJ 2014 dan R-APBD 2015 Kabupaten Muba.
Keempat terdakwa dinilai JPU KPK yang dikoordinatori M Wiraksajaya SH, terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Namun empat terdakwa dituntut hukuman pidana yang tak sama.
Untuk terdakwa Riamon Iskandar, Islan Hanura dan Aidil Fitri (terdakwa 1, 3 dan 4), masing-masing dituntut hukuman pidana kurungan lima tahun enam bulan penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.
Sedangkan untuk terdakwa Darwin AH, dituntut hukuman pidana lebih berat dari ketiga rekannya.
Terdakwa Darwin AH dituntut hukuman pidana tujuh tahun kurungan penjara dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan penjara. (Welly Hadinata)