Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Adanya rencana pemerintah mengikutsertakan eks pekerja seks komersial (PSK) dalam program transmigrasi, menuai sejumlah komentar.
Salah satunya dilayangkan Elia DJ, anggota Komisi II DPRD Bulungan.
Kepada Tribunkaltim.co di ruangannya, Selasa (7/6/2016), dia mengatakan, jika Bulungan ditunjuk sebagai lokasi tujuan, memang tidak bisa ditolak.
Bicara program pemerintah, semua pihak harus mendukung penuh.
Seperti diketahui, banyaknya lahan kosong di Kabupaten Bulungan menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu lokasi potensial tujuan program transmigrasi.
Namun tentunya, mengikutsertakan PSK ke program transmigrasi, khususnya jika Bulungan menjadi salah satu lokasi tujuan, tidak bisa "ujug-ujug".
Pemerintah menurutnya, harus lebih dahulu membina para PSK dan ada jaminan para PSK tersebut sudah terbebas dari aktivitas prostitusi.
"Saya kira nggak ada masalah. Sepanjang ada komitmen pemerintah membina mereka. Jangan sampai ini jadi masalah baru," katanya.
Dan menurutnya, merubah pola hidup PSK ini tidak semudah membalik telapak tangan.
Pemerintah harus bekerja keras dan butuh waktu.
Jangankan PSK, memindahkan warga yang "baik-baik" dari sebuah kawasan kumuh ke rumah susun (rusun) saja, menurutnya kerap terjadi pro dan kontra.
Yang paling sering muncul sebagai alasan penolakan, warga merasa yang bisa tinggal di permukiman merasa tak nyaman menghuni rusun.
"Kalau itu (pembinaan) tidak kita lakukan, sama saja. Malah akan menambah masalah baru," ujarnya.