Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan legalisasi aset warga.
Kali ini, ribuan sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat Papua.
Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria berdasarkan instruksi Menteri Agraria No 2 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan program strategis pada badan pertanahan nasional.
"Kebijakan kami, ada penegasan bahwa seluruh tanah di Papua ini adalah tanah masyarakat, bukan tanah kosong. Tidak ada tanah di Papua yang tanah tidak bertuan. Untuk itulah, kami serahkan sertifikat tanah ini kepada masyarakat Papua," kata Ferry.
Menurutnya, dalam program strategis tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua berhasil selesaikan peningkatan hak 6.190 bidang dari 8.450 yang ditargetkan (60 persen), sertifikat transmigrasi yang terpusat di Kabupaten Merauke dalam target sebanyak 510 bidang, terselesaikan 450 bidang.
Selanjutnya, sertifikat diberikan kepada nelayan di Distrik Biak Barat Kabupaten Biak sebanyak 200 bidang, yang keseluruhannya selesai 100 persen.
Sertifikat BUMN, yang untuk pembangunan jalan-jalan penghubung sebanyak 10 bidang dari target yang diberikan sebanyak 100 bidang.
Selain kegiatan strategis Prona, Menteri Agraria juga menyerahkan sertifikat Reforma Agraria Bagi kegiatan strategis komunal kepemilikan bersama koperasi di tiga lokasi dengan total seluas 21 hektar dan langsung didistribusikan kepada masyarakat petani Papua.
Ferry mengingatkan, tanah Papua adalah surga kecil Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan segala potensinya bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.
"Kalau di Papua sejahtera, maka Indonesia juga akan sejahtera," katanya.