Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut), Abdul Hakim Siagian menyebut pemerintah gagal menjalankan tindakan preventif dan preemtif di Tanjung Balai Asahan.
Sehingga, kata dia, timbul gejolak yang berujung pada isu SARA dan pembakaran sejumlah kelenteng di Kota Kerang tersebut.
"Dalam hal ini, kami juga mengakui bahwa Muhammidiyah ikut bertanggungjawab. Begitupun, kami berharap kasus ini diselesaikan dengan undang-undang konflik sosial," kata Hakim, Senin (1/8/2016).
Sebagai organisasi tua di Indonesia, kata Hakim, tentunya Muhammadiyah tidak akan tinggal diam.
Muhammadiyah Sumatera Utara juga tengah menurunkan tim melakukan investigasi di lapangan.
"Kami akan melihat, apa persoalan sebenarnya yang timbul di Tanjung Balai. Memang, Muhammadiyah memiliki peran turut menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Dari hasil pantauan sementara, ada beberapa persoalan yang perlu disikapi. Diantaranya menyangkut degradasi moral di kalangan masyarakat.
"Pada masanya, Tanjung Balai itu merupakan pencetak Qori Internasional. Namun, dengan berbagai persoalan yang ada, malah belakangan Tanjung Balai menjadi pintu masuk narkoba," kata Hakim.
Diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Tanjung Balai, Kabupaten Asahan yang berujung pada isu SARA menyebabkan satu vihara dan empat kelenteng hangus terbakar, Jumat (29/7/2016) malam.
Persoalan bermula dari adanya keluhan seorang warga bernama Meliana (41) warga Jl Karya Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota, Tanjung Balai, Sumatera Utara terhadap suara azan yang dikumandangkan di Masjid Al Maksum Jl Karya.
Sebelum kericuhan meledak, Meliana mendatangi nazir masjid menyampaikan keluhan. Ia merasa terganggu dengan suara azan yang dikumandangkan pihak masjid.(ray)