Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada 2017 nanti, akan memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada guru PNS tingkat SMA/SMK sebesar Rp 2 juta.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengatakan, untuk meningkatkan kualitas guru, maka guru harus disejahterakan.
Karena itu, Pemprov Gorontalo sudah merencanakan guru PNS untuk tingkat SMA/SMK yang sudah dialihkan menjadi tanggung jawab provinsi pada 2017 mendapatkan TKD sebesar Rp 2 juta. Serta gaji ke-13 dan ke-14 sebesar Rp1,35 juta.
“Kalau ketika menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota TKD masih kurang dan bahkan tidak ada. Setelah dilimpahkan ke provinsi, mulai 2017 nanti akan diberikan TKD sebesar Rp 2 juta sama dengan TKD staff di Pemprov. Sementara untuk guru honorer SMA/SMK yang menjadi kewajiban provinsi akan mendapat honor sebesar Rp1,8 juta,” kata Rusli Habibie dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2016).
Rusli menuturkan, upaya meningkatkan kesejahteraan guru diharapkan akan berbanding lurus dengan kualitas guru dalam mendidik muridnya. Sehingga lahirlah murid-murid pintar dan berprestasi yang nanti akan membangun Gorontalo lebih sejahtera.
Terlebih menurutnya, komitmen meningkatkan kualitas pendidikan terinspirasi dari sosok tokoh bangsa yang juga mantan Presiden RI Ke-3 BJ Habibie.
“Saya ingin melahirkan 1.000 BJ Habibie, sehingga akan melahirkan manusia-manusia pintar. Untuk menghasilkan itu, tentunya para guru yang tugasnya mengajar dan mendidik murid untuk menjadi pintar, sehingga menghasilkan murid seperti saya yang akhirnya jadi Gubernur, guru harus disejahterakan. Dampaknnya guru akan berorientasi pada kualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, Weni Liputo, mengatakan, komitmen Pemprov Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat ini, sangat tinggi di bidang pendidikan, baik komitmen anggaran, sistem pendidikan dan aspek pendukung lainnya.
Jika kini kewenangan untuk guru tingkat TK, SD, SMP belum bisa diikutsertakan dalam kebijakan Pemprov Gorontalo. Maka pada 2017 nanti, sesuai pelimpahan yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tingkat SMP, SMA/SMK akan menjadi wewenang provinsi.
“Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Provinsi Gorontalo sudah termasuk sembilan besar nasional. Ini bentuk komitmen Pemprov Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie, yang peduli terhadap para guru,” kata Weni Liputo.