Baca tanpa iklan
Karena Kewenangan
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Edy Birton menjelaskan, penahanan Dahlan terkait penanganan penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung.
"Penanganan perkara sampai selesai dan tuntas. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahannnya mengenai penjualan aset," ujar Edy.
Apakah Dahlan menerima keuntungan atau fee dari penjualan aset? "Itu nanti dibuktikan di pengadilan. Yang jelas di situ ada kerugian negara," ujarnya.
Dalam kasus ini, Dahlan dijerat karena kewenangannya sebagai Direktur Utama. Ia mengetahui dan menyetujui untuk menjual aset.
Edy menegaskan, penahanan terhadap Dahlan ini tak ada sangkut pautnya dengan alasan politis. "Penetapan tersangka ini murni untuk penegakan hukum," jelasnya.
Ia katakan, Kejati melakukan penahanan terhadap Dahlan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan prosesnya cepat. Juga agar tidak mempengaruhi saksi.
Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menjelaskan, Dahlan dijerat pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam persoalan ini, sebagai Direktur Utama PT PWU, Dahlan tentu tahu dan menyetujui penjualan aset yang secara teknis dilaksanakan oleh tersangka WW selaku ketua tim.
Dalam kasus ini, Dahlan diperiksa karena pernah menjabat sebagai Direktur Utama di BUMD Pemprov Jatim periode 2000-2010 ini. Ada dua aset yang diduga kuat bermasalah pelepasannya. Yakni aset di Kediri dan Tulungagung. Transaksi penjualan terjadi pada tahun 2003 silam.
Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual denga harga di bawah harga pasaran saat transaksi berlangsung. Diduga uang hasil penjualan aset tidak semuanya dimasukkan ke kas PT PWU.
Selain Dahlan, kasus ini menetapkan satu tersangka, Wisnu Wardhana, mantan Manajer Aset PT PWU Jatim, yang saat ini juga dilakukan penahanan. (mif/isy)