News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korea Selatan Siapkan Pinjaman Rp 6 Triliun Bangun Pelabuhan Internasional di Kalimantan Utara

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana pertemuan antara jajaran pejabat Pemprov Kalimantan Utara dengan Hyundai.co.ltd Korea Selatan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (16/11/2016). TIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Suntikan dana dari Pemerintah Korea Selatan akan terkucur ke Kalimantan Utara untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Salah satu yang akan kecipratan dana tersebut adalah pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Bulungan tepatnya di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Kucuran dana Korea Selatan merupakan dana pinjaman (loan) dari hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah negeri ginseng itu.

Salah satu yang disasar adalah program nasional Tol Laut sebagaimana yang digagas Presiden Joko Widodo.

"Di sini bertepatan juga akan dibangun pelabuhan dan kawasan industri. Akan ada bantuan dari Korea akan ditaruh di sini," kata Lim Yong, salah satu anggota tim konsultan dari Korea Selatan.

Lim saat ditemui Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network), Rabu (16/11/2016) usai bertemu dengan sejumlah pejabat Pemprov Kalimantan Utara di kantor gubernur.

Membangun pelabuhan internasional Mangkupadi, Korea Selatan sudah menyiapkan dana segar sebanyak Rp 6 triliun.

"Ini pinjamannya bukan pihak perusahaan dengan perusahaan, tetapi g to g (pemerintah dengan pemerintah). Kami ada namanya tim ekspor loan," kata dia.

Pembangunan pelabuhan internasional akan dilaksanakan oleh Hyundai.co.ltd.

Menurut Lim, perusahaan asal Korea Selatan itu sekarang tengah menyusun feasibility studi termasuk detail enginering design (DED) pembangunan pelabuhan. Adapun perizinan pembangunan pelabuhannya akan diurus di Kementeran Perhubungan.

"Kami buat dokumen perencanannya segala macam. Perizinan akan kami penuhi ke Kementerian Perhubungan," kata dia.

Pemerintah dan pemerintah daerah kata dia hanya perlu mempercepat penyediaan lahan. Kawasan pelabuhan internasional paling sedikit membutuhkan 20 hektar lahan.

Lama konstruksi pelabuhan maksimal dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun.

"Cepat atau lambatnya tergantung kesiapan pemerintah daerah menyiapkan lahan. Pemerintah yang meminta bantuan loan (pinjaman), kami yang proses pengurusannya," ujarnya.

Pembangunan pelabuhan internasional sebetulnya sudah menjadi rencana Pemprov Kalimantan Utara sejak tahun 2014 lalu. Selain pelabuhan, akan dilengkapi kawasan industri sehingga menjadi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). (wil)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini