Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertemukan dua kelompok warga yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen Rembang.
Mereka duduk bersama Gubernur Ganjar di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (20/12/2016).
Tiap-tiap kelompok maksimal mewakilkan 20 orang. Kelompok penolak dipimpin Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno, sedangkan kubu pendukung dikoordinatori Dwi Joko Supriyanto, guru sekolah dasar di Desa Tegaldowo, Rembang.
Penyampaian pendapat diawali kubu Gunretno. Meski berasal dari Pati ia mengaku berhak mempersoalkan pendirian pabrik semen di Rembang.
“Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di mana pun di Jawa Tengah,” Gunretno menegaskan posisinya.
Gunretno tak percaya dengan tim kecil yang dibentuk pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian, Pemprov Jateng, Walhi, dan PT Semen Indonesia, karena hanya mengkaji peluang beroperasinya pabrik.
Sementara Dwi Joko Supriyanto meminta masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Baik pendukung atau penolak semen harus rukun karena masih satu desa, bahkan keluarga.
“Yang menolak-nolak itu murid saya semua. Joko Prin (Joko Priyanto, Koordinator JMPPK) itu murid saya. Kabeh dulurku, ayo dirembug sing apik (semua saudaraku, ayo baik-baik musyawarah),” ungkap Dwi.
Dwi meminta pihak penolak mendengarkan pendapat warga sekitar pabrik. Karena dari 12 ribu warga di lima desa sekitar pabrik, 95 persen lebih mendukung operasional pabrik.
Warga banyak yang mendukung karena pabrik berhasil menunjukkan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.
“Warga di sini hanya lulusan SMP semua, lulus menganggur, sekarang sudah bisa kerja. Karena ada dana, pendidikan pun membaik. Sekarang sudah banyak anak-anak kami kuliah. Dulu kalau pagi tak pernah mandi, sekarang mandi dan bekerja,” jelas Dwi.
Warga yang lahannya digunakan untuk kawasan pabrik telah mendapat ganti untung. Para petani menggunakan uangnya untuk membeli lahan pertanian lebih luas di daerah lain. PT SI juga membeli tanah dengan harga sangat tinggi.
“Sawah yang dibeli semen sampai sekarang masih boleh digarap. Kan, semen tidak eksplorasi langsung semuanya, bisa belasan tahun lagi baru ditambang, warga untung banyak,” ia menambahkan.
Joko meminta penolak semen obyektif. Di daerahnya ada 7 sampai 10 tambang ilegal milik perusahaan besar.
“Kalau semen Rembang yang punya pemerintah dipersoalkan, mengapa yang swasta seperti Sinar Mas, ahaka, CCI dan lain-lain itu tidak diapa-apakan? Padahal mereka malah ngawur-ngawur penambangannya dan sama sekali tidak peduli kesejahteraan warga,” tegas dia.
Gubernur Ganjar menegaskan ia tak pernah mengeluarkan izin baru. Pertemuan sejumlah kementerian di Jakarta juga memutuskan pabrik semen Rembang akan dikeluarkan pada 17 Januari 2017.