Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Angka balita kekurangan gizi di Kalimantan Utara berada di atas angka nasional.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mencatat sedikitnya ada 19,4 persen balita kurang gizi di provinsi termuda Tanah Air ini. Ada pun angka nasional sebesar 14 persen.
Tingginya angka balita kurang gizi paling utama disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga.
Banyak orangtua yang tidak mampu memenuhi asupan gizi balitanya lantaran tidak memiliki cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Tidak jarang karena faktor ekonomi, akhirnya orangtua menelantarkan anaknya. Seperti kasus terjadi di Bulungan. Bayi penderita gizi buruk, ditinggal oleh orangtuanya," kata Lucas Sarapang, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalimantan Utara saat disua Tribun, Senin (17/4/2017) pukul 14.00 wita di ruang kerjanya.
Pengetahuan orangtua tentang pentingnya pemberian asupan gizi yang seimbang kepada anak dinilai masih kurang. Padahal kata Lucas, ada banyak cara yang bisa diberdayakan tergolong sangat sederhana.
"Cukup berkebun sayur di samping rumah atau di lahan-lahan yang kosong. Kemudian diasupi juga makanan yang mengandung gizi yang banyak, seperti ikan kering."
"Hal itu bisa berpengaruh positif bagi ibu hamil kepada anak yang berada dalam kandungan. Jadi ada banyak potensi alam yang bisa dimanfaatkan. Tinggal kemauan saja," sebutnya.
Balita kurang gizi rentan beralih menjadi gizi buruk. Apalagi kata Lucas ketika orangtua merupakan penderita penyakit menular seperti Tuberkulosis atau TBC.
Besar kemungkinan penyakit ini menjangkiti bayi yang berada dalam kandungan.
Sehingga saat lahir bayi tersebut mengalami kurang gizi. Penanganan yang kurang baik, akhirnya menimbulkan kasus gizi buruk.
"Hal inilah yang harus kita waspadai sebagai orangtua. Kami juga sadar ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kami."
"Tetapi tentu harus melibatkan banyak sektor untuk menangani kurang gizi ini, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga-lembaga lain mulai dari tingkat pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk aparat Camat dan Desa harus bersatu menekan angka kekurangan gizi," sebutnya. (Wil)