Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan Array A Argus
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Syaiful Rahman, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Utara (DPD HTI Sumut) kesal ketika organisasinya dituding anti Pancasila oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri dinilai sengaja menghembuskan isu itu untuk membubarkan HTI yang dianggap menentang pemerintah.
"Retorika anti Pancasila saat ini digunakan sebagai senjata politik untuk memukul pihak lain yang tidak disukai. Bahkan, kejadian ini seolah mengulang peristiwa Ode Baru di masa lampau. Apa-apa yang menentang pemerintah, pasti dianggap anti Pancasila," katanya, Rabu (3/5/2017).
Bila ingin mempersoalkan isu anti Pancasila, sebenarnya masih banyak yang perlu dipertanyakan lagi.
Salah satu contoh, lanjut Syaiful, menyangkut orang yang menistakan Al-Quran.
"Apakah orang yang melindungi penistaan agama itu sesuai Pancasila. Lalu, yang menjual BuMN ke pihak asing apa sesuai dengan Pancasila?," kata Syaiful.
Dengan contoh persoalan di atas, harusnya pemerintah bisa lebih dulu menyelesaikan persoalan lain ketimbang meributkan HTI.
Maka dari itu, Syaiful menilai ini adalah politik pemerintah.
"Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk mendeskritkan pihak yang tidak disukai," kata Syaiful. (ray/tribun-medan.com)