Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, BANJARNEGARA – Polemik impor beras membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelepon Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Hal itu ia lakukan ketika memantau harga beras di Pasar Banjarnegara, Selasa (16/1/2018).
Kala berkunjung di Pasar Banjarnegara ini, orang nomor satu di Jateng itu kaget ketika mengetahui harga beras jenis C4 mencapai Rp 13 ribu per kilogram.
“Kemarin juga sudah kita laporkan ke Presiden Joko Widodo agar kita menghitung betul cadangan beras nasional kita. Ketika cadangan itu kita anggap cukup, maka saya minta rastra segera diturunkan, operasi pasar dilakukan, di Jateng sudah dilakukan,” kata Ganjar.
Baca: Ganjar dan Sudirman Bergantian Minta Restu NU dan Muhammadiyah
Baca: Soal Dukungan di Pilgub Jateng, Hanura Bersikap Pragmatis
Baca: Ganjar Minta Masyarakat Mampu Saring Residu Negatif Konten Digital
Ia sudah meminta Bulog ketika cadangan beras masih cukup, tak perlu menunggu dan segera melakukan operasi pasar. Utamanya di sentra-sentra yang harga beras melambung, misalnya di Pasar Banjarnegara ini.
Ganjar juga sudah memerintahkan Dinas Pertanian Jateng untuk menghitung daerah yang panen dan berapa kapasitas produksinya pada Februari hingga Maret mendatang.
“Kalau impor itu terjadi, dan dua bulan lagi baru masuk ke tanah air, saya khawatir turunnya pas panen raya maka harga di petani bisa jatuh lagi,” ungkap dia.
Untuk Jateng dipastikan cadangan beras masih mencukupi bahkan telah swasembada. Ketika masih mencukupi, tak perlu impor beras untuk Jateng.
"Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, 'monggo' saja untuk dipenuhi, tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, nggak usahlah impor beras," ujarnya.
Setelah diketahui jumlah cadangan beras di Jateng, Bulog diminta langsung melakukan tindakan yang diperlukan, terutama di sentra-sentra yang mengalami kenaikan harga beras cukup fluktuatif.
“Kita jangan bicara tolak impor beras atau tidak, itu terlalu ekstrem dan nanti jadi provokatif, kita mau menghitung kondisi sebenarnya supaya pemerintah mau bertindak. Bulog sudah saya minta, berapa cadanganmu yang bisa dikeluarkan, jika masih mencukupi 4,5 bulan ke depan, bisa diturunkan nggak,” ungkapnya.
Ia juga sudah meminta pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari pemprov, bulog, dan Bank Indonesia (BI), untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan. Ketika ada gejolak harga, agar segera dilakukan operasi pasar, sementara ketika ada penimbunan agar ditindak.
“Kepolisin saya minta turun mengawasi, agar tidak ada yang memainkan,” katanya.