Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie bukanlah kewenangan pemerintah daerah.
Kebijakan itu kata orang nomor satu di Kalimantan Utara ini ialah kebijakan pemerintah (pusat) dalam lingkup nasional yang pemenuhannya dilaksanakan bertahap setiap tahun.
"Itu kebijakan Presiden Jokowi. Ditugaskan kelada Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) bagi daerah-daerah perbatasan," sebut Irianto Lambrie.
Pemprov maupun pemkab yang punya wilayah perbatasan negara, hanya dimintai data, informasi, dan saran oleh Pertamina. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itulah yang menentukan lokasi dan jumlah titik penyalur BBM satu harga.
"Yang menentukan titik adalah Pertamina. Dan Pertamina itu mencari pengusaha lokal yang mau dan bisa. Misalnya, APMS itu harus punya penampung BBM, harus ada lahan menimbun, kiosnya, dan segala macam. Kalau SPBU, tentunya lebih mahal investasinya," katanya.
Pemprov Kalimantan Utara lanjutnya sudah berupa keras mengupayakan pemerataan harga BBM di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau melalui jalinan komunikasi yang intensif dengan pejabat pemerintah (pusat).
Hasilnya, Juni 2016 sudah mulai disalurkan BBM satu harga ke Krayan, Kabupaten Nunukan.
Per hari Pertamina menyalur BBM subsidi sebanyak 200 kilo liter yang terdiri atas 150 kilo liter premium dan 50 kilo liter solar.
BBM diangkut menggunakan pesawat udara dari Kota Tarakan Pesawat Air Tractor (AT802) Pelita Air Service menuju Bandara Yuvei Semaring, Long Bawan, Krayan.
Pengiriman BBM perdana dari Tarakan ke Krayan disaksikan Menteri ESDM waktu itu, Sudirman Said.
Oktober 2016 saat Menteri BUMN Rini Soemarno melawat di Kalimantan Utara, Irianto Lambrie terang-terangan mengusulkan penambahan 5 (lima) titik distribusi baru BBM satu harga.
Di Nunukan, diusul Long Layu Kecamatan Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku, dan Seimanggaris. Satu titik lain ialah Long Apung Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau.
"Kita sudah usulkan secar tertulis kepada Pertamina dan Menteri ESDM. Kita ajukan penambahan 5 titik baru. Sudah pernah disurvei Pertamina. Tetapi kelanjutan sekarang belum ada. Akan kami komunikasikan lagi dengan kementerian yang terkait," katanya. (Wil)