Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang diduga berkampanye untuk mendukung Calon Gubernur Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub Maluku 2018.
"IPW memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Kamis (21/6/2018).
Baca: Mantan Kepala BPPN Sebut BDNI Lakukan Penyimpangan Dana BLBI
Menurut IPW, Kapolri mencopot Wakapolda Maluku dengan Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018, tertanggal 20 Juni 2018. Lalu menggantikannya dengan Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipikor Polri.
IPW menyadari pemihakan Brigjen Hasanuddin terhadap Murad Ismail tak terlepas dari perkawanan mereka yang sama sama Akpol 1985.
Tapi, imbuhnya, ketika Hasanuddin membawa-bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri.
"Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018," ucapnya.
Lebih jauh kata dia, IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018.
Sebab menurut dia, cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku.
Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat.
"IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen-komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," ujarnya.
IPW juga berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap "menggadaikan" institusinya untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada, Kapolri jangan segan segan untuk mencopotnya.
IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri.
Diberitakan sebelumnya, Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.
Baca: Jelang Vonis Aman, Tak Terlihat Pengamanan di PN Jakarta Selatan
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membantah mutasi Hasanuddin akibat ketidaknetralan dalam mengawal pelaksanaan pilkada Maluku.
Dalam surat telegram nomor ST/1535/VI/KEP/2018 tertanggal 20 Juni 2018, Hasanuddin dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.