Baca tanpa iklan
Langkah persuasif jelas akan dikedepankan sebagai bagian dari menyempurnakan ikhtiar.
Termasuk dalam proses pengosongan rumah yang masih ditinggali warga itu nantinya.
Dia juga berjanji akan mendatangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendampingi saat proses tersebut dilakukan.
"Mereka (warga) mau naik pohon ya kita tunggu di bawahnya. Lama-lama kan turun sendiri. Kalau bawa pisau atau parang, ya kita bujuk. Kita perhatikan manusianya sampai juga hewan ternaknya, kita pastikan semua sesuai haknya," kata Hasto.
Hanya saja, hingga saat ini diakuinya belum ada kepastian kapan pengosongan lahan dan eksekusi pemindahan warga itu bisa dilakukan.
Belum ada rapat koordinasi yang dilakukan lagi dengan pihak pemrakarsa.
Selain soal penolakan warga, Jokowi disebutkan Hasto juga berpesn agar Pemda membantu masalah penyertifikatan tanah untuk rakyat.
Bila perlu, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sehingga, status kepemilikan tanah untuk masyarakat bisa terlayani. "Tidak hanya yang relokasi tapi juga untuk semua," kata Hasto.
Project Manager Pembangunan NYIA PT AP I, Sujiastono mengatakan bahwa pada prinsipnya semakin cepat masalah terselesaikan bakal lebih baik bagi progres perkembangan proyek pembangunan bandara tersebut.
Saat ini, pihaknya bersama rekanan dari PT Pembangunan Perumahan (PP) juga tengah mengejar kembali percepatan pekerjaan setelah sebelumnya sempat berjalan melambat memasuki bulan puasa dan masa Lebaran.
"Tidak ada program pemerintah yang menyengsarakan rakyat melainkan membuat kehidupan lebih baik," kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)