Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Jumlah tenaga kerja asing di Kalimantan Utara yang bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan mencapai 150 orang.
Tenaga kerja ini berdasarkan catatan Disnakertrans Kalimantan Utara rata-rata berasal dari Malaysia dan Tiongkok.
Sekretaris Disnakertrans Kalimantan Utara, Chairul Anwar Almamun menjelaskan, TKA tersebut tersebar di Bulungan dan beberapa daerah perkebunan sawit lainnya di Kalimantan Utara.
Dari inspeksi mendadak Disnakertrans Kalimantan Utara di salah satu perusahaan pertambangan di Bulungan, posisi TKA yang bekerja masih sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Mereka ada di unsur tenaga skill dan tidak ada yang duduk di personalia," sebur Chairul Anwar.
Bahwa ada isu mengenai adanya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar di salah satu perusahaan pertambangan, dibantah oleh Disnakertrans.
Baca: GOR Bulungan Jadi Venue Pertandingan, Sekolah yang Akan Diliburkan Saat Asian Games Bertambah
"Kenyatannya pas tim kami datang pada saat jam kerja, tidak menemukan adanya TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar. Mereka pekerja skill. Adapun mungkin mereka yang pernah lihat ketika mereka datang ada TKA, itu mereka melatih cara pembersihan alat-alat. Bukan sebagai tenaga kerja kasar," sebutnya.
Anggota Komite III DPD RI, Muslihuddin Abdurrasyid mengemukakan, persoalan TKA memang menjadi isu yang sangat sensitif. Untuk itu sudah betul langkah Disnakertrans mengkrosceknya ke lapangan.
"Kalau di negara lain itu, memang siapa yang masuk, apa yang dibawa, itu diperiksa semua. Di Jakarta saja, yang tidak punya paspor saja, masih bisa masuk. Jadi memang kita perlu awasi secara ketat," ujarnya.
"Kalau kaltara informasi dari Disnakertrans masih aman, dan tegas. Jangan buka pintu (TKA sebagai pekerja kasar)," katanya.
Di lain sisi, peningkatan kapasitas keahlian tenaga kerja lokal memang menjadi pekerjaan rumah. Sehingga menurut Muslihuddin perlu didirikan banyak Balai Latihan Kerja di Kalimantan Utara.
"Sekaligus perlu mendudukkan kepala sekolah SMK supaya bisa memetakan lulusan yang memang siap kerja dan sesuai kebutuhan tenaga kerja daerah. Jangan sampai ada yang menjadi pengangguran karena tidak terserap," ujarnya. (Wil)