Baca tanpa iklan
Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo
TRIBUNNEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Rencana pembangunan embung raksasa di Desa Dadapayu untuk mengatasi kekeringan terancam gagal.
Hal ini lantaran proyek embung raksasa tersebut tidak termasuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Hal tersebut diungakapkan oleh Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Ari Siswanto, saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (23/8/2018).
"Dalam pembahasan KUA-PPAS tidak disinggung mengenai pembuatan embung raksasa atau bisa saja saya yang tidak mendengar tentang pembahasan tersebut," katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan gagal pembangunan embung raksasa dirinya tidak bisa memastikan karena pembahasan APBD 2019 belum dimulai.
Ari berharap jika pembangunan embung bermanfaat untuk masyarakat luas pihaknya setuju dan mendukung pembangunan tersebut.
"Tetapi jika ada yang lebih menjadi prioritas, anggita dewan tidak akan memaksakan," imbuhnya.
Ia mengatakan pembangunan tergantung dengan skala prioritas seperti masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan BPJS, lalu insfrastruktur jalan yang belum merata.
Sebelumnya, saat masih aktif menjabat Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengatakan belum masuknya rencana pembangunan embung raksasa pada KUA-PPAS membuat pemkab tidak berani merealisasikan.
"Kami telah menganggarkan Rp 8 milliar tetapi baru turun Rp 3 milliar untuk pembebasan lahan," katanya.
Ia mengatakan seharusnya proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam anggaran perubahan, agar dapat direalisasikan pada tahun ini.
"Proposal sudah diajukan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan saat ini pemerintah pusat masih menunggu tindak lanjut pemkab," katanya.
Sementara Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan pemkab belum merealisasikan pembangunan embung karena masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian.
"Saat ini priyek masih digodog, intinya dalam proyek ini adalah memanfaatkan sumber air bawah tanah yang ada di Bribin," katanya.
Ia mengungkapkan dalam merealisasikan proyek tersebut diperlukan pertimbangan yang matang, supaya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gunungkidul tidak hanya masyarakat di sekitarnya saja.
"Selain itu Pemkab juga ada program pengentasan kekeringan dan ketersediaan air bersih, satu diantaranya adalah dengan peningkatan layanan PDAM Tirta Handayani."
"Dalam satu tahun Pemkab anggarkan Rp 3,5 miliar guna menyasar lebih dari 1.600 sambungan rumah (sr) PDAM Tirta Handayani," tutupnya.(*)