Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan peran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam hal penangulangan bencana gempa dan tsunamai di Donggala-Palu, Sulawesi Tengah.
Kedua politisi Partai Demokrat ini beranggapan bahwa penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu merupakan tanggung jawab daru Puan Maharani.
Namun, hingga Presiden Joko Widodo meninjau langsung korban gempa dan tsunamai di Donggala-Palu, keberadaan Puan Maharani belum juga diketahui.
"Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus, Harusnya ini tanggung jawab Menteri Puan Maharani.
Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya." tulis akun Twitter @andiarief_
"Puan Maharani memang bukan kuda troya memilih istilah @budimandjatmiko , tetapi dia menteri yang paling bertanggung jawab soal penanggulangan bencana. Bukan juga lipstik." tambah Andi Arief.
Andi Arief juga memnyinggung soal penjarahan yang terjadi di tengah bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu.
"Soal penjarahan itu soal dukungan logostik yang kurang dari luar wilayah terfampak.
Itulah mata rantai penanganan tanggap darurat yang menjadi tugas dan tanggung jawab menteri Puan Maharani." katanya.
Senada dengan Andi Arief, Ferdinand Hutahaean juga mempertanyakan keberadaan dari Puan Maharani.