News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya, Polda Jabar Panggil Sekda Abdul Kodir

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ini gambar ilustrasi korupsi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -‎ Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar memanggil Sekretaris Daerah Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir  sebagai saksi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD 2017 dengan total anggaran Rp 141 miliar lebih.

"Betul, hari ini kami menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekda Pemkab Tasikmalaya," ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Samudi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Senin (1/10/2018).

Ia menjelaskan pihaknya telah merampungkan serangkaian penyelidikan terhadap kasus itu dan menemukan dua alat bukti.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dua alat bukti tersebut cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka.

Namun, berdasarkan Peraturan Kapolri, setelah menemukan dua alat bukti, penyidik perlu menggelar perkara kasus tersebut.

Baca: Tiga Penerjun Asal Sulut Hilang, Sempat Telepon Istri Petra Mengaku Sudah Berada di Hotel Roa-roa

"Dua alat buktinya sudah kami kantongi, tapi belum ada penetapan tersangka, baru dari penyelidikan naik ke penyidikan. Kami perlu gelar perkara dulu, setelah itu baru ada penetapan tersangka," ujar Samudi.

Dalam kasus itu, dugaan awal penyidik menemukan pemotongan dana bagi penerima hibah senilai Rp 3,4 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, ada kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

"Penghitungan kerugian negara dari audit belum keluar, jadi belum bisa dijelaskan. Tunggu hasil audit dulu ya," ujar Samudi.

Penelusuran Tribun dari delapan badan hukum berupa yayasan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya yang menerima hibah mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, diduga dipotong dari Rp 97,5 juta hingga Rp 225 juta dengan total Rp 1,2 miliar.

"Iya betul seperti itu. Untuk nilai pemotongannya masih kami audit," ujar Samudi. (men)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini