Baca tanpa iklan
Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Bekasi Tina Kartini juga turut meminta.
Termasuk juga permintaan uang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi senilai Rp 500 juta, namun diakui Fitradjaja, itu terealisasi Rp 350 juta.
"Saran dari Pak Henry Jasmen, sampaikan saja. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Billy. Ada dinas yang minta uang dan ada yang tidak. Pak Billy bertanya untuk dinas yang tidak minta uang dikasih berapa, saya bilang tidak tahu. Pak Billy menjawab, nanti bikin bobot saja. Lalu saya bikin indeks bobot pekerjaan dinas-nya yang paling berat hingga paling ringan dari 4 hingga 1," ujar Fitradjaja.
Dia pun membuat bobot. Bobot indeks nilai 4 yakni Dinas PUPR dan BPMPTSP, 3 Dinas Lingkungan Hidup, 2 Dinas Perhubungan dan Damkar serta 1 Dinas Permukiman.
"Semua indeks itu jadi dasar untuk pemberian uang. Tapi saya tidak tahu teknis penyiapan dan sumber uang itu darimana dan bagaimana karena saya tidak pernah memegang uang itu," ujar Fitradjaja.
Fitradjaja berprofesi sebagai konsultan land development, ia mendirikan perusahaan bernama Masterland.
Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada Pilkada Kota Surabaya di 2013.
"Sedari awal saya tidak membayangkan akan ada permintaan-permintaan uang dari dinas di Pemkab Bekasi. Bahkan, yang awalnya tidak sebut nominal, ujung-ujungnya minta. Semuanya minta, tidak ada yang tidak minta uang. Hanya saja, saya tidak menolak atau tidak menyetujui setiap permintaan uang itu," kata Fitradjaja.
Bahkan, ia menyebut, seringkali saat perizinan selesai yang dituangkan dalam kertas berupa surat keputusan atau surat izin, kerap kali surat itu ditahan.
"Sering kali saya alami, proses perizinan selesai tapi suratnya ditahan padahal sudah diteken. Akhirnya bisa keluar setelah ada uang," ujar Fitradjaja.
Fitradjaja menegaskan, urusan uang selalu ia komunikasikan dengan Billy Sindoro, Christopher Mailool dan Henry Jasmen. (men)